Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Badan Penelitian dan Pengembangan akan membangun jembatan apung yang akan menghubungkan Desa Ujung Alang dan Desa Klaces, Kecamatan Kampung Laut, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Jembatan apung sepanjang 40 meter ini nantinya akan menjadi jembatan dengan teknologi apung pertama di Indonesia dan akan dipasang pada bulan Mei ini.
“Dipilihnya teknologi apung untuk jembatan ini dikarenakan setelah dilakukan pegamatan, lokasi di mana jembatan ini akan dipasang tidak dimungkinkan untuk membangun jembatan dengan teknologi pancang.” kata Arie Setiadi Murwanto, Kepala Balitbang PUPR dalam pertemuan dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap baru-baru ini.
Ditambahkannya, kalaupun ingin dibangun dengan pancang, pembangunan jembatan ini akan membutuhkan dana yang sangat besar. Hasil pengamatan tim Pusjatan menemukan bahwa sedimen yang di lokasi tempat akan dibangun jembatan memiliki kedalaman hingga 20 meter.
Karena kondisi inilah maka tim memutuskan bahwa teknologi apunglah yang cocok untuk diaplikasikaan dalam pembangunan jembatan di kampung nelayan ini. Selain biaya produksinya lebih murah, keunggulan dari jembatan hasil teknologi Balitbang PUPR ini mudah dibongkar-pasang atau dipindah-pindah.
Pembangunan jembatan ini awalnya adalah usulan dari Mantan Menko Bidang Kemaritiman Dwisuryo Indroyono pada Tahun 2015. Kemudian pada pada awal tahun 2016 ini Pusat Litbang Jalan dan Jembatan (Pusjatan) memulai perancangan jembatan dan langsung melakukan trial assembly jembatan apung pada bulan Januari hingga April 2016.
Selain mengenai jembatan di Kampung Laut, permasalahan sedimentasi di Segara Anakan juga menjadi pokok masalah yang harus segera ditangani. Pendangkalan yang disebabkan material yang terbawa oleh aliran Sungai Citanduy telah menimbulkan permasalahan di Segara Anakan, di antaranya banjir dan terhambatnya akses kapal-kapal yang lewat akibat dari pendangkalan tersebut.
Penanganan masalah sedimentasi guna mempertahankan keberadaan Laguna Segara Anakan dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu program pengendalian sedimen sungai, mengatur tata letak muara sungai Citanduy serta pengerukan secara bertahap.
Pengerukan bertahap akan dilakukan di alur pelayaran, yaitu Plawangan Barat dan alur transportasi Cilacap dan Majingklak, serta normalisasi anak-anak sungai yang bermuara di laguna Segara Anakan. Pada tahun 2004 pernah dilakukaan pengerukan sebanyak 544 Ha atau 9 juta m? dengan rata-rata kedalaman 1,75 m, akan tetapi kondisi ini tidak berlangsunng lama karena saat ini sudah menjadi dangkal kembali.
Dalam pertemuan itu juga dibahas mengenai permasalahan permukiman di Desa Klaces yang sebagian besar bangunan yang dibangun merupakan bangunan semi dan non permanen yang tidak memenuhi standar, bangunan berupa landed houses (rumah tapak) dan pembangunannya asal bangun. Ditambah kondisi sanitasi, air bersih, pengeloalaan sampah, drainase yang ada tidak terpelihara dan tidak layak.
Untuk permasalahan permukiman di Desa Klaces, tim Balitbang PUPR sudah melakukan beberapa renovasi dan penataan di beberapa bangunan desa. Untuk bangunan rumah, rencananya akan dibangun dengan sistem rumah panggung dan menerapkan model rekayasa teknologi bangunan rumah yaitu Rumah Instan Sederhana (RISHA).
Dengan adanya kerjasama dengan Balitbang PUPR, pemerintah Kabupaten Cilacap berharap rencana yang sudah disusun dapat segera direalisasikan sehingga Kampung Laut nantinya tidak terlalu tertinggal dari kampung-kampung yang lain. Kerjasama ini juga diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kampung Laut.
Dalam sambutan Bupati Cilacap yang diwakilkan oleh Sekretaris Daerah Sutarjo, mengatakan bahwa salah satu permasalahan yang dialami masyarakat Kampung Laut adalah sulitnya akses transportasi penghubung antar wilayah dan juga permasalahan tingginya sedimentasi di Laguna Segara Anakan.
(Ed)
