Cilegon – Ketua Partai Ummat Cilegon, Tb. Maman Sutrisno, SE, melontarkan kritik tajam terhadap kepemimpinan Walikota Cilegon, Helldy Agustian, yang dianggap gagal dalam mengelola pemerintahan dan keuangan daerah. Menurut Maman, kepemimpinan Helldy telah membawa dampak buruk bagi masyarakat Cilegon, dengan berbagai masalah yang belum terselesaikan, seperti keterlambatan pembayaran gaji guru honorer dan utang kepada vendor proyek pemerintah.
Maman menyebutkan bahwa salah satu contoh konkret dari kegagalan kepemimpinan ini adalah keterlambatan pembayaran gaji kepada lebih dari 5.000 guru honorer, terutama yang mengajar di madrasah. “Ini adalah bentuk kezaliman, karena mereka sudah mengabdi namun tidak dibayar. Sementara itu, pemerintah terus menjalankan proyek-proyek yang tidak prioritas,” ujarnya. Maman juga mengkritik ketidaktepatan dalam pengelolaan anggaran, di mana sejumlah proyek dilanjutkan meskipun anggaran daerah terbatas.
Menurutnya, kepemimpinan Helldy Agustian kurang cermat dalam memanage keuangan daerah. “Pemimpin yang baik harus bisa menentukan mana yang lebih penting dan mendesak. Namun yang terjadi adalah, proyek-proyek yang tidak prioritas malah dibiarkan berjalan, sementara kas daerah kosong,” tegas Maman. Hal ini, kata Maman, berdampak langsung pada pelayanan publik yang terganggu, mulai dari masalah pembayaran kepada tenaga honorer hingga vendor yang belum dibayar.
Sebagai partai yang mengusung nilai keadilan, Partai Ummat menuntut agar Helldy Agustian segera memberikan penjelasan terbuka kepada publik mengenai kondisi keuangan daerah dan langkah-langkah yang akan diambil untuk menyelesaikan masalah tersebut. “Kami menuntut agar pemerintah transparan mengenai keadaan keuangan daerah dan segera menyelesaikan masalah ini. Kami tidak ingin ada lagi ketidakadilan yang terjadi di Kota Cilegon,” ujar Maman.
Kritik ini semakin memperburuk citra kepemimpinan Helldy Agustian di tengah masyarakat Cilegon yang mulai resah dengan ketidakpastian keuangan daerah. Partai Ummat berjanji akan terus mengawal masalah ini dan mendorong agar pemerintah memberikan solusi yang tepat dan adil bagi masyarakat. (*/red)
