Defisitnya anggaran berdampaknya Indikasi terhambatnya beberapa program pembangunan Pemerintah Kota Cilegon Tahun 2024 dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.
Dampak yang paling dirasakan seperti di sektor Kesehatan dan pendidikan, salah satunya adalah (lpembangunan gedung RSUD kota Cilegon, pembangunan gedung SMPN 15 di kecamatan Gerogol serta beberapa infrastruktur jalan yang masih rusak.
Hal tersebut mendapat perhatian serius oleh mantan ketua komisi 1 DPRD Kota Cilegon, H. Rebudin. Diberitakan sebelumnya, pernyataan defisit APBD Pemkot Cilegon 2024 dinyatakan oleh Sekda kota Cilegon Maman Maulidin, pada April 2024, hal itu juga mendapat perhatian dan sorotan oleh bebebrapa Ormas dan LSM se Kota Cilegon, hal ini disampaikan oleh Maman Hilman selaku Ketua L-KPK Mawil Kota Cilegon.
Ketidak seimbangan antara pengeluaran/ belanja daerah dan pendapatan daerah terindikasi tidak maksimanyal pendapatan sektor pajak (PBB2P) hal ini terungkap saat hearing (RDP) antara komponen masyarakat yang dihadiri oleh ketua PB Al-Khairiyah, Tokoj masyarakat, Organisasi Induk profesi/Kadin) bersama PT.Krakatau Posco di DPRD Kota Cilegon beberapa waktu lalu.
PT. Ks Posco sebagai wajib pajak terindikasi tidak patuh hukum, bahkan terindikasi telah memanipulasi objek pajak PBB2P (luasan objek pajak tidak sesuai dari luasan sebenarnya).
Dalam kesempatan yang sama, H. Rebudin sebagai mantan anggota DPRD Cilegon yang juga sebagai anggota BANGGAR (Badan Anggaran ) memberikan saran masukan agar lebih maksimal peran dinas BPKPAD Bagian Pajak Daerah guna menggali sektor-sektor pajak dan BPHTB sesuai UU No.28/2009 serta PP No.35 2023, pasal 18, dimana BPHTB adalah nilai perolehan objek pajak saat terjadinya perolehan hak atas tanah dan bangunan.
“Satu contoh kita tahu wajib pajak dalam hal ini PT.Candra Asri yang belum lama ini melakukan Trasaksi jual beli saham dengan PT. KDL dan PT.KTI yang tembus nilainya cukup besar yaitu Rp. 3,25 Triliun juga PT.KSI yang memperoleh hak atas tanah dari PT. Krakatau steel dengan luas tanah 1.665.103 m2 dengan nilai transaksi diantaranya : Rp.1,3 triliun”ungkap Rebudin, Minggu (9/6/2024).
Pihaknya merasa prihatin dan menengarai adanya ketidak patuhan beberapa wajib pajak, baik PT. KS Posco, PT.KSI dan wajib pajak lainnya.
“Maka kami segenap elemen masyarakat Cilegon telah melakukan konsultasi bahkan pelaporan secara hukum atas dugaan ketidak patuhan sebagai wajib pajak ke Kejati Banten”tegasnya.
