Bidik, Cilegon – Federasi Serikat Buruh Krakatau Steel Cilegon (FSBKN), Laskar Merah Putih dan Komunitas Pemantau Korupai mengadakan aksi demo di depan Gedung KPK menuntut adanya penyelidikan kepada direksi PT.Krakatau Steel terkait adanya dugaan korupsi, 25 September 2017.
Ribuan buruh dari sejumlah perusahaan di bawah PT Krakatau Steel (KS) melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung teknologi PT KS menolak rencana restukturisasi dan PHK sepihak yang akan dilakukan PT Krakatau Steel, di Cilegon, Selasa, 2 Juli 2019.
Aksi unjuk rasa yang dilakukan buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Baja Cilegon atau FSBC tersebut dimulai dari kawasan PT Krakatai Steel tepatnya di depan gedung teknologi PT Krakatau Steel di Cilegon. Usai melakukan orasi di depan PT Krakatau Steel para buruh bergerak ke depan Kantor Pemkot Cilegon Jalan Jend. Sudirman, No. 2, Ramanuju, Kota Cilegon.
Dalam aksinya para buruh yang juga tergabung dalam Serikat Buruh Krakatau Steel atau SBKS menolak rencana restukturisasi dan PHK sepihak yang dilakukan oleh PT Krakatau Steel, karena akan mengancam masa depan para buruh dan keluarganya. Buruh meminta PT Krakatau Steel memikirkan kembali kebijakannya melakukan resturkturisasi dan PHK sepihak yang dilakukan pihak manajemen PT Krakatau Steel.
“Kami khawatir terjadi PHK sepihak. Bagaimana nasib kami dan masa depan keluarga kami. Ini yang perlu dipikirkan oleh perusahaan,” kata Ipin Saripudin salah seorang buruh yang mengikuti aksi tersebut.
Para buruh khawartir jika terjadi restukturisari yang dilakukan oleh PT Krakatau Steel, maka dampaknya bisa terjadi PHK yang akan menimpa terhadap ribuan buruh yang selama ini menggantungkan hidup dari perusahaan dibawah PT Krakatau Steel. Dampak lainnya nanti pengangguran dan kemiskinan di Provinsi Banten akan bertambah jika terjadi PHK.
Oleh karena itu, para buruh juga selain menuntut pihak PT Krakatau Steel agar tidak melakukan restukturisari dan PHK sepihak, juga meminta kepada pemerinitah Provinsi Banten dan juga Pemkot Cilegon segera menyikapi persoalan tersebut dan mencarikan jalan keluar sebelum terjadi PHK sepihak yang dilakukan oleh perusahaan.
Kordinator pengunjukrasa Muhari Machdum mengatakan, aksi yang dilakukan bertujuan untuk sama-sama para buruh berjuang agar kebijakan resturkturisasi dan PHK sepihak tidak dilakukan oleh pihak PT Krakatau Steel. Sebab jika kebijakan tersebut benar-benar dilaksananakan akan berdampak terhadap ribuan buruh yang terancam di PHK.
“Saya minta rencana ini dibatalkan, karena kenyataannya mulai tanggal 1 Juni 2019 sudah ada sekitar 529 karyawan outsourching yang dirumahkan dari total 2.600 karyawan,” kata Muhari.
Ia mengaku sudah bekerja sekitar 20 tahun sebagai pekerja outsourching PT Krakatau Steel meskipun sebelumnya ia pernah juga menjadi karyawan organik di PT Krakatau Steel. Namun dengan alasan efisiensi dan alasan lainnya, saat ini rencananya 2600 karyawan outsourching di bagian produksi baja PT Krakatau Steel tersebut akan dirumahkan setelah Agustus 2019.
“Intinya kami menolak dirumahkan, apalagi di PHK sepihak. Kami dari serikat tidak pernah diajak bicara membahas persoalan ini,” kata Muhari yang juga Wakil Ketua Umum Serikat Buruh Krakatau Steel atau SBKS.
Ia menjelaskan, sejak 1 Juni 2019 atau menjelang lebarang sudah banyak karyawan outsourching yang dirumahkan dengan alasan tidak jelas dan kebijakan tersebut dilakukan sepihak oleh perusahaan.
Bahkan nasib dari 2.600 karyawan outsourching PT Krakatau Steel juga sampai saat ini belum jelas nasibnya karena menunggu keputusan setelah Agustus 2019. (WaWan)
