Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang mengungkapkan kronologis penangkapan enam orang lagi dalam kasus dugaan korupsi dengan pengadaan barang dan jasa di PT Krakatau Steel (Persero), pada 22 Maret 2019.
“Dalam tangkap tangan ini, KPK mengamankan enam orang di Jakarta, Tangerang Selatan, dan Banten,” kata Saut di gedung KPK, Jakarta, Sabtu 23 Maret 2019.
Keenam orang itu adalah WNU (Wisnu Kuncoro) Direktur Teknologi dan Produksi PT Krakatau. Steel (Persero). HTO (Hernanto), General Manager Blast Furnice PT Krakatau Steel (Persero). HES (Heri Susanto), General Manager Central Maintenance dan Facilities PT Krakatau Steel (Persero). AMU, (Alexander Muskitta) swasta. KSU, (Kenneth Sutardja) swasta dan Sopir HTO.
“Tim KPK mendapatkan informasi bahwa akan ada penyerahan uang dari AMU ke WNU di sebuah pusat perbelanjaan di Bintaro, Tangerang Selatan. Diduga penyerahan uang tersebut berhubungan dengan pengadaan barang dan jasa di PT KS. Setelah tim mendapatkan bukti adanya dugaan penyerahan uang, tim mengamankan AMU dan WNU di Bintaro, Tangerang Selatan,” ujarnya.
Dari penangkapan WNU, tm mengamankan uang 20 juta dalam sebuah kantong kertas berwarna coklat. Dari AMU, tim mengamankan sebuah buku tabungan atas nama AMU.
“Secara paralel, tim mengamankan HTO dan sopirnya di Wisma Baja, di daerah Kuningan, Jakarta Selatan. Setelah itu, tim pergi ke daerah Kelapa Gading untuk mengamankan KSU di rumah pribadinya,” papar Saut.
Selanjutnya KSU diamankan sekitar pukul 23.53 WIB. Tim KPK lain, pergi ke Cilegon, Banten untuk mengamankan HES di rumah pribadinya pada pukul 22.30.
“Setelah itu, semua pihak dibawa ke Gedung Merah Putih KPK untuk proses pemeriksaan dan klasifikasi lebih lanjut,” ujarnya.
Saut merasa prihatin dengan OTT KPK terhadap pejabat Krakatau Steel. Krakatau Steel adalah satu-satunya BUMN yang bergerak dalam industri baja. Perusahaan yang berdiri sejak tahun 1970 ini seharusnya sudah bisa menghasilkan industri baja nasional yang luar biasa, namun karena banyak oknum yang kotor didalamnya, maka industri baja kita jadi tidak berkembang.
“Kami berharap semua proses pengadaan barang dan jasa di PT Ks dan seluruh BUMN bisa dilakukan secara transparan dan menutup kesempatan untuk orang tertentu menjadibroker atau perantara,” tegasnya. (Tim)
