Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah membantah kabar soal pungutan liar Rumah Sakit Drajat Prawiranegara (RSDP) Serang kepada keluarga yang ingin mengambil jasad korban tsunami Selat Sunda.
Tatu menegaskan, baik RSDP maupun Pemkab Serang tak mengurus terkait pemulangan jenazah korban tsunami.
“Untuk pemulangan jenazah itu RSDP tidak ada ambulans jenazah karena sedang fokus mengambil korban di TKP. Jadi kalau misal keluarga mau membawa jenazah itu berarti sewa ke pihak ketiga,” kata Tatu saat ditemui di Pos Pengamatan Gunung Anak Krakatau, Anyer, Jumat (28/12).
Tatu mengaku sudah memanggil bagian keuangan RSDP dan memastikan tidak ada pungli tersebut.
Ia memperkirakan ada pihak rumah sakit yang membantu menghubungkan keluarga dengan pihak ketiga. Hal itu, kata dia, sifatnya tak wajib dan tidak bisa disebut pungli.
“Kami sangat sedih karena tim medis RSDP sudah luar biasa kerja kerasnya, tidak kenal capek tapi di ujung kok ada berita itu,” ujarnya.”Kalau ada sekelas staf di ruang jenazah membantu, tidak bisa disambungkan oleh manajemen rumah sakit dan saya sudah memeriksa ke keuangan rumah sakit,” ucap dia.
Tatu juga mengatakan layanan kesehatan untuk semua korban bencana tsunami Selat Sunda diberikan secara gratis.
Namun, Tatu menaruh kecurigaan ada pihak yang sengaja memainkan isu ini. Dia beralasan kuitansi pungli yang beredar janggal. Pungli itu menggunakan kwitansi resmi rumah sakit, tetapi yang menandatangani adalah keluarga korban.
Adik kandung napi korupsi Ratu Atut Chosiyah itu mempersilakan pihak berwenang untuk mengusut dugaan pungli tersebut.
Sebelumnya beredar kabar keluarga korban tsunami Selat Sunda dimintai uang jika ingin mengambil jenazah. Beberapa keluarga korban mengklaim diminta Rp3,9 juta untuk mobil jenazah, formalin, dan pemandian jenazah.(dhf/dea)
