PANDEGLANG, (BidikBanten) – Masih adanya warga Pandeglang yang menempati rumah tidak layak huni, mendapat sorotan keras dari anggota DPRD Pandeglang. Karena setiap tahunnya bantuan Pemerintah terus digulirkan, baik dari Pemerintah Daerah maupun Provinsi.
Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Pandeglang, Ade Muamar merasa geram dengan masih adanya warga yang memiliki rumah tidak layak huni. Menurutnya Dinas Sosial (Dinsos) Pandeglang terbilang lalay, terhadap pendataan warga miskin. “Masih ada warga yang rumahnya tidak layak, kami akan sampaikan kepada Dinsos, sebab Dinsos lalay dalam melakukan pendataan warga miskin,” katanya, Senin (23/01/2017).
Ade melanjutkan, selama ini bantuan dana untuk Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kabupaten Pandeglang, setiapa tahunnya selalu digulirkan. Dan itu diperuntukkan bagi rumah warga yang benar-benar sangat membutuhkannya. “RTLH selama ini bantuannya selalu bergulir setiap tahun, peruntukannya jelas bagi warga yang benar membutuhkan,” ujarnya.
Salah seorang Warga Kampung Bojongcanar, Rt/Rw 02/01, Desa Dahu, Kecamatan Cikedal, yang rumahnya telah ditinjau oleh anggota DPRD Pandeglang, rumah Jumsiah (55) terbilang sangat tidak layak untuk ditempati. Menurut Jumsiah, selain rumahnya rusak, juga dibantu oleh bambu agar tidak ambruk. “Kalau tidak dipasang bambu rumah saya pasti sudah ambruk kang, bukan saya tidak ingin memperbaikinya, tidak ada biaya untuk benerin rumah,” katanya.
Jumsiah yang memiliki pekerjaan serabutan ini, menurutnya penghasilan dirinya tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari. Sehingga tidak bisa menabung untuk memperbaiki rumah miliknya yang semakin rusak berat. “Uangnya cukup buat makan, karena kerja saya serabutan gak bisa buat nabung hasil dari kerja saya,” jelasnya.
Menurut Jumsiah, dengan kondisi rumahnya yang rusak tersebut, sudah sering meminta bantuan kepada Kepala Desa, bahkan kepada Tenaga Kerja Sosial Kecamatan (TKSK). Tetapi hingga saat ini Jumsiah belum pernah mendapatkan bantuan. “Rumah saya kalau hujan selalu kebocoran, padahal sudah banyak juga yang memoto bahkan oleh TKSK pernah dijanjikan untuk membantu, tapi sampai sekarang belum ada tanda-tanda,” tutur Jumsiah dengan mimik wajah sedih.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pandegang, Entis Sutisna mengaku, anggaran program RTLH sangat terbatas, sehingga setiap tahunnya tidak seluruh rumah warga yang tidak layak huni bisa terdata dengan maksimal. “Kuota RTLH terbatas, namun saya tidak mengetahui percis berapa jumlah rumah yang terbantu dalam setiap tahunnya, yang jelas setiap tahunnya meningkat tetapi tergantung kemampuan APBD untuk menganggarkannya,” ujarnya (Agus/BBC)
