PANDEGLANG, (BidikBanten) Bantuan Keuangan Provinsi Banten bagi Kebupaten Pandeglang, diinformasikan kembali mengalami kenaikan. Setelah pada akhir tahun lalu dinyatakan naik dari Rp46 miliar pada tahun 2016, menjadi Rp70 miliar tahun 2017. kini Pemkab kembali mendapat angin segar terkait Bankeu tahun 2017. Pada awal tahun kemarin, Bankeu bagi Pemkab dikabarkan mengalami kenaikan menjadi Rp90 miliar.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Pandeglang, Kurnia Satriawan membenarkan informasi tersebut. Bahkan dirinya menyambut baik kebijakan yang diambil Pemprov untuk menaikkan bantuan bagi Pandeglang. “Ya memang benar informasinya ada kenaikkan Bankeu. Kita hanya usulan saja, tidak melakukan lobi. Mudah-mudahan itu bisa diarahkan ke kegiatan-kegiatan infrastruktur,” kata Kurnia, Selasa (10/1/2017).
Pihaknya tidak mengetahui alasan Pemprov menaikkan Bankeu bagi Pandeglang. Hanya saja Kurnia mengatakan, hingga kini Pemkab belum menerima keputusan dari Gubernur Banten. Padahal tahun 2017 sudah berjalan dan pelaksanaan pembangunan segera dilakukan. “Tetapi kita belum menerima keputusan gubernur. Bila mana keputusan gubernur turun, maka kita nanti melakukan penyesuain dengan mengubah peraturan bupati tentang penjabaran APBD,” paparnya.
Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD), Ramadani yang mensyukuri kenaikkan Bankeu menjadi Rp 90 miliar. Mengingat keuangan daerah Pandeglang dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) relatif kecil, sehingga butuh intervensi program lewat Bankeu Pemprov. “Kita bersyukur ada penambahan untuk proses percepatan pembangunan infrastruktur. Apalagi Pandeglang kan PAD nya relatif kecil, sehingga butuh intervensi program lewat bankeu provinsi,” jelasnya.
Namun begitu, dirinya menyatakan bahwa anggaran bantuan sebesar itu dirasakan masih kurang untuk mengentaskan masalah infrastruktur di Pandeglang. Apalagi dirinya tidak mengetahui dasar penghitungan anggaran bagi daerah oleh Pemprov. “Kalau untuk menggenjot infrastruktur masih kurang, karena masih banyak pekerjaan membangun infrastruktur yang belum selesai. Kita ingin penetapan besaran pagu bantuan proporsional, ada dasar penghitungan yang jelas. Jangan pemberiannya tidak seimbang dengan daerah lain yang sudah lebih maju,” Sambung Ramadani. (Agus/BBC)
