Distamben Banten membenarkan bahwa sebagian pasir laut yang digunakan untuk reklamasi Teluk Jakarta berasal dari wilayah Banten yakni di sekitar Pulau Tunda dan Pulau Panjang.
“Selama ini kan pasarnya ke Jakarta, mungkin saja untuk reklamasi itu. Kami tidak tahu persisinya karena izinnya waktu itu masih di Kabupaten Serang,” kata Kepala Distamben Banten, Eko Palmadi, Selasa (19/4).
Izin untuk penambangan pasir laut itu dikeluarkan oleh Kabupaten Serang karena izinnya dilakukan sebelum ada pelimpahan kewenangan izin penambangan dari kabupaten/kota ke provinsi sebagaiman diatur dalam UU No 23 Tahun 2014 tetang Pemerintahan Daerah.
“Izinnya kan itu sudah lama, saat itu dikeluarkan oleh Kabupaten Serang. Memang setelah ada UU 23 ada beberapa yang melakukan perpanjangan. Namun izin awalnya ada di kabupaten,” kata Eko.
Eko mengatakan, sejak adanya pelimpahan kewenangan soal izin pertambangan dari kabupaten/kota ke provinsi sesuai dengan UU No 23 Tahun 2014, sampai April 2016 pihaknya sudah mengeluarkan sekitar 200 rekomendari izin tambang baik untuk di laut maupun di darat. Namun demikian, urusan perizinan bukan menjadi kewenangan Distamben tetapi ada di Badan Kordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (BKPMPT).
“Kami tidak mengeluarkan izin. Izin itu ada di BKPMPT, hanya saja rekomendasi dikeluarkan dari Distamben, izinnya di BKPMPT,” kata Eko.
Gubernur Banten, Rano Karno menegaskan, saat ini izin-izin pertambangan pasir laut yang telah dikeluarkan oleh kabupaten/kota sedang dilakukan evaluasi. “Itu (izin pengerukan pasir, red) sedang dibenahi. Kami selaku kepanjangan tangan pemerintah pusat akan ikuti aturan dan perundang-undnagan berlaku,” jelasnya.
Diberitakan sebelumnya, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya Bakar menyebut reklamasi yang dilakukan di Pantai Jakarta Utara (Pantura) tak hanya melibatkan pemerintah provinsi DKI Jakarta, tetapi juga turut melibatkan provinsi yang berbatasan langsung dengan DKI, yakni Banten dan Jawa Barat.
Menurut Menteri LHK sebagaian pasir yang dipakai reklamasi teluk Jakarta diambil dari PulauTunda di Kabupaten Serang Banten.
Dalam rapat kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan kehutanan dengan Komisi IV DPR (Senin 18/4), Siti Nurbaya mengungkapkan bahwa, berdasarkan pengakuan beberapa pengembang yang melakukan reklamasi Teluk Jakarta pasir yang dipakai untuk reklamasi tersebut sebagian diambil dari Pulau Tunda. Pihaknya mengaku tidak memiliki izin Amdal untuk penambangan pasir tersebut karena kemungkinan ada di pemerintah daerah.
(Yoo)
Sumber: Banpos
