Dana CSR untuk perlengkapan hunian Rusunawa Marunda dari perusahaan CSR untuk Dinas Perumahan ternyata dikelola oleh Ahok Center. Hal ini dinilai ada kepentingan jika pihak Pemprov ikut campur tangan operasional CSR.“Saya sudah duga pasti akan bermasalah. Namanya gubernur kan orang politik, nanti kan takutnya dibawa untuk kepentingan pemilu, kepentingan politik, kepentingan partai, gimana,” ujar pengamat ekonomi, Faisal Basri saat dihubungi wartawan, Kamis (15/8).
Menurutnya, CSR yang dikelola oleh Pemprov DKI harusnya dalam bentuk pajak untuk pungutannya. Sebab, karakter CSR dikelola oleh perusahaan sendiri.
“Pemda boleh saja memberi peta, mana yang belum dicover oleh APBD, misalnya APBD hanya sanggup taman a, b c dikelola pemda, sisanya bisanya CSR. Sisanya ditawarkan ke CSR bisa banget,” jelasnya.
Mantan cagub independen DKI Jakarta ini mengatakan pengelolaan dana CSR oleh Ahok Center sebaiknya dihentikan. Karena dia menilai sebagai bentuk korupsi dengan memanfaatkan kekuasaan untuk kepentingan partai, kelompok dan sebagainya.
“Ini korupsi namanya. Itu kan namanya memanfaatkan kekuasaan untuk kepentingan partai, kelompok, dan lain-lain. Ahok center kan produk politiknya Ahok,” ungkapnya.
Walaupun di daerah lain sudah dibentuk forum CSR, Faisal menganggap hal tersebut bertentangan dengan prinsip dasar CSR. Sebab, pembentukan tersebut dipaksa oleh gubernur atau bupati.
“Semua dari kita. Pak Jokowi yang mengingatkan harus kita semua. Jangan sampai kalau dibiarkan nanti ada Jokowi Center, Gerindra center, PDIP center dan lain-lain,” terangnya.
Sejauh ini, kepemimpinan Jokowi-Ahok jauh lebih transparan dari sebelumnya, tetapi ia mengingatkan agar Jokowi-Ahok tidak berbuat aneh-aneh. Sebab, semua warga terlanjur menyayangi mereka dengan pembuktian kinerja yang ditunjukan.
“Makanya jangan dinodai dengan hal-hal kecil seperti ini,” ucapnya.
Dia mengaku tidak tahu siapa yang berada di dalam Ahok Center, sebab, spekulasi tak ingin dia lakukan. Namun, dia mengingatkan agar CSR dikembalikan ke dalam koridor sesungguhnya.
“CSR itu tanggung jawab perusahaan kepada masyarakat. Kalau perusahaan ke negara kan pajak. Perusahaan itu sekecil apapun merugikan masyarakat,” terangnya.
Faisal memisalkan televisi, mengiklankan konsumerisme rokok hingga akhirnya rakyat gandrung rokok. Akibat, semua ditanggung rakyat.
“Makanya itu harus dibayar perusahaan. Tekstil kan ada polusi, mobil kan ada polusi. Kan ada ongkos bagi rakyat yang menanggungnya, ada semacam tanggung jawab perusahaan. Jadi Jangan dinodai intervensi penguasa ke dalam mekanisme penyaluran CSR,” ungkapnya.
Menurut Faisal, adanya Ahok Center merupakan bentuk penyalahgunaan kekuasan. Tetapi, kalau Ahok bukan Wagub tidak mungkin ada Ahok Center.
