Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menunjuk Ekonom Universitas Indonesia Faisal Basri sebagai ketua dari Tim reformasi tata kelola migas. Tujuan utama dibentuknya tim ini adalah untuk melakukan pembenahan kelembagaan dari pengeloaan migas di Indonesia.
“Tugas pokok komite ini adalah pertama Mengkaji seluruh kebijakan dan aturan main tata kelola migas dari hulu hingga hilir, kedua Menata ulang kelembagaan, termasuk di dalamnya memotong mata rantai birokrasi yang tidak efisien, ketiga Mempercepat revisi UU Migas dan memastikan seluruh subtansinya sesuai dengan konstitusi, dan keempat Mendorong lahirnya iklim industri migas di Indonesia yang bebas dari para pemburu rente di setiap rantai-nilai aktivitasnya,” ujar Menteri ESDM Sudirman Said saat jumpa pers di Kantor ESDM di Jakarta pada Minggu (16/11).
Kata Sudirman, Anggota dari tim ini bersifat ad hoc terdiri dari pelaku internal dan wakil wakil dari stakeholders agar mendapatkan perspektif yang lengkap untuk menangani masalah mafia migas. Sementara soal penunjukan Faisal Basri, kata dia hal tersebut untuk menunjukkan bahwa pemerintah memiliki komitmen untuk membangun kembali kepercayaan publik.
Meski tim ini bertujuan untuk membenahi tata kelola dalam kementerian dan sistem di dalam migas, namun tim ini tidak dapat melakukan rekomendasi nama-nama yang akan duduk di posisi pejabat di sektor migas. Tim ini hanya dapat melakukan rekomendasi untuk membantu stakeholders di ESDM dengan membuat sistem kriterianya namun bukan menunjuk namanya, jelas Sudirman.
Sementara itu, Faisal Basri mengungkapkan bahwa tidak menutup kemungkinan timnya akan bekerja sama dengan Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) sebagai partner. Dalam EITI sendiri merupakan gabungan kerjasama antara pemerintah dan juga berbagai LSM dan masyarakat.
“Kita mencoba untuk bantu pemerintah untuk memperkuat institusi pengelolaan migas. Institusi itu adalah trigger bagi transparansi, penguatan itu ada di transparansi, akuntabilitas, dan efektifitas. Kegiatan migas banyak yang efektifitas rendah. Kami pun ingin menwarkan kepada tim, migas ini bukan sebagai energi namun juga ujung tombak industrialisasi,” Ungkap Faisal Basri.
“Kita mencoba untuk bantu pemerintah untuk memperkuat institusi pengelolaan migas. Institusi itu adalah trigger bagi transparansi, penguatan itu ada di transparansi, akuntabilitas, dan efektifitas. Kegiatan migas banyak yang efektifitas rendah. Kami pun ingin menwarkan kepada tim, migas ini bukan sebagai energi namun juga ujung tombak industrialisasi,” Ungkap Faisal Basri.
Dalam pelaksanaanya Faisal mengungkapkan bahwa timnya hanya akan melakukan review dan melakukan rekomendasi. Namun bila nantinya ditemukan ada indikasi yang menyangkut proses hukum maka hal itu tidak menutup kemungkinan akan dilimpahkan kepada pihak yang berwajib.
“Kita mulai dari prinsip dasar baru kita jabarkan penguatan kelembagaan. Kita lihat dari hului ke hilir, apa pusat syarafnya. Kalau itu dibenahi semoga jadi berkah bukan kutukan.” ungkap Faisal.
(Met)
