Rancangan Undang-Undang Pilkada telah diketok, Jumat, 26 September dini hari. Ini berarti rakyat tidak akan bisa memimpin kepala daerah secara langsung pada pilkada selanjutnya.
Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, pun langsung mengurungkan niat untuk kembali bertarung dalam Pilkada DKI Jakarta periode berikutnya. Dia tidak ingin memimpin Ibu Kota dengan bertanggungjawab ke dewan, bukan rakyat.
Pria yang akrab disapa Ahok itu menjelaskan bahwa bila kepala daerah pasti akan berusaha mengambil hati dewan bila dipilih DPRD. Akan muncul kecenderungan dewan mengatur si kepala daerah.
“Kalau 2017, saya kalau dipilih DPRD, saya enggak mau mencalonkan. Kalau saya, enggak mau jadi budak. Dikontrol begitu. Sekarang aja susah,” ucap dia di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (26/9/2014).
Pria yang segera menduduki kursi DKI-1 itu menilai DPRD pasti merasa berkuasa bila kewenangan memilih kepala daerah ada di tangannya. Sentimen individu DPRD ke kepala daerah bisa berpengaruh besar kepada pemerintahan.
Dia mencontohkan kejadian yang terjadi beberapa waktu lalu. Gaya bicara Ahok yang nyentrik membuat anggota DPRD tersinggung dan ingin menghabisi karirnya.
“Ya kan lihat saja nih, enggak dipilih DPRD saja, saya udah pengen dihabisin karier Ahok. Apalagi dia pilih saya, lebih cepet dihabisi,” ujar Ahok.
(BOB/MET/BBO)
