Penolakan terhadap Rancangan Undang-Undang Pilkada, yang dianggap mencederai demokrasi, terus bergulir. Para pengguna media sosial marak memasang gambar ataupun foto penolakan pilkada melalui DPRD serta menandatangani petisi penolakan yang digagas lembaga Perludem secara online.
Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini mengatakan respons warga terhadap petisi penolakan pilkada oleh DPRD di dunia maya sangat tinggi. Hal itu dilihat dari penandatangan yang sudah mencapai lebih dari 45 ribu orang sampai Jumat (12/09).
“Yang tandatangan sudah lebih dari 45 ribu orang, ini memberikan gambaran kepada pembuat kebijakan bahwa masyarakat tidak diam, bahwa masyarakat memberikan aspirasinya,” jelas Titi.
Titi menyatakan pilkada melalui DPRD ini merupakan langkah mundur dalam proses demokrasi di Indonesia.
Senada dengan Titi, pengamat politik CSIS J. Kristiadi menilai pembahasan RUU Pilkada merupakan kemunduran dan tak lepas dari kekuatan politik untuk menghambat pemerintahan Jokowi-JK mengingat sampai Desember tahun lalu mayoritas fraksi di DPRD, kecuali Partai Demokrat, menolak pilkada melalui DPRD.
“Yang dikorbankan adalah demokrasi ini sendiri. Yang harus memperoleh kemenangan adalah rakyat itu sendiri, mereka (fraksi-fraksi di DPR) harus ingat kedaulatan yang diberikan kepada mereka itu bukan cuma karena interest mereka, tetapi membuat rakyat mendapatkan kehidupan yang lebih baik dengan memihak kepada rakyat.”
Penolakan RUU Pilkada tidak hanya marak di dunia maya. Penolakan di internal partai politik juga terjadi. Setelah Basuki Tjahaja Purnama mundur dari Partai Gerindra, yang mencalonkannya sebagai wakil gubernur DKI Jakarta, kali ini giliran Wali Kota Singkawang, Kalimantan Barat, Awang Ishak, yang mundur dari Partai Amanat Nasional (PAN).
“Tertulis belum saya sampaikan, tetapi pernyataan saya sudah jelas. Kok begitu lagi mundur ke belakang? Padahal partai ini kan partainya Pak Amien Rais, bapaknya reformasi. Kenapa mundur lagi ke belakang? Jangan ada pikiran untuk menjegal pemerintahan. Karena pemerintahan yang sudah menang harus didukung,” jelas Awang.
Selain Awang, Wali Kota Bogor, Bima Arya, yang juga kader PAN, bergabung dengan para bupati dan wali Kota dalam Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) dan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) untuk menolak pilkada oleh DPRD.
(BBC/BBO)
