Terkait persoalan tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Walikota Cilegon Tahun 2013 yang kian gencar diperbincangkan di semua media massa, sejumlah organisasi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Kota Cilegon ikut angkat bicara mengenai permasalahan LKPJ Walikota yang hingga kini masih menjadi perdebatan.
Tanggapan Pertama datang dari Ketua LSM Gerakan Aliansi Banten (GAB), Hamami Hambali yang mengatakan sangat menyesalkan adanya penyelenggaraan LKPJ Walikota tahun 2013 itu tidak di adakan di Cilegon melainkan di Bandung, Jawa barat yang menyedot keuangan negara. “Kenapa penyelenggaraan LKPJ harus di Bandung, kenapa tidak di Cilegon saja, apakah takut untuk di ketahui oleh masyarakat Kota Cilegon secara luas? Disamping itu juga jelas merugikan anggaran negara.” Ujar Hamami saat di konfirmasi bidikbanten.com via telpon selulernya, Senin (2/6) malam.
Hal senada di katakan Ketua LSM Gerakan Pemuda Peduli Pembangunan (LSM GP3), Maftuhi yang menilai dalam penyelenggaraan LKPJ itu dinilai tidak maksimal dan tidak efektif, “kalo bisa di lakukan di Cilegon kenapa tidak” Ujar Maftuhi. Dirinya sangat menyayangkan kepada anggota Dewan dari fraksi Golongan Karya (Golkar) yang menolak untuk di adakannya uji petik LKPJ Walikota tersebut, seharusnya para anggota DPRD Kota Cilegon dari partai apapun dalam menyikapi LKPJ di lakukan secara objektif, dan ketika ada yang mau melakukan itu hal wajar karena tidak ada aturan yang melarang.
“harusnya para anggota dewan jangan ada yang merasa kebakaran jenggot, dan seolah-olah keberatan, jika memang fakta dilapangan sesuai, kenapa harus takut. Transparansi itu harusnya dilakukan dan bila perlu masyarakat ikut dilibatkan.” Ujar Maftuhi.
Pihaknya mendukung pelaksanaan uji petik LKPJ ini dilakukan, sehingga fungsi DPRD sebagai lembaga fungsi kontrol eksekutif dapat terwujud, tidak harus sami’na wato’na.
“Kepada para anggota dewan yang akan melakukan uji petik terus dilakukan, kami mendorong itu jangan sampe mundur biar semua terang benderang. Kalo didalam laporan itu sessuai dengan fakta kenapa harus ada perdebatan sesama anggota perwakilan rakyat” Katanya.
Tanggapan serupa datang dari LSM Pemuda Lingkar Selatan yang menilai kebanyakan anggota dewan lebih berpihak kepada eksekutif, sehingga fungsi dari DPRD tidak berjalan secara efektif.
“Seperti yang diberitakan di berbagai media, anggota dewan di intimidasi yang dilakukan antar anggota dewan, padahal sama-sama mempunyai kewenangan, bagaimana dengan kita sebagai masyarakat biasa akan lebih mudah di intimidasinya” Ungkap pria yang biasa di sapa Ilunk ini.
”Katanya Negara kita ini kan sudah demokrasi, kenapa hari ini walikota tidak secara terbuka menyelenggarakan LKPJ di Kota sendiri, ini menjadi pertanyaan bagi kami sebagai lembaga sosial kontrol pemerintah. “Apa berkaitan dengan berakhirnya masa jabatan jadi anggota dewan, maka dari itu di adakan di luar Cilegon biar sambil jalan-jalan. Dan apakah hal itu merupakan bagian dari sekenario yang dibangun oleh pemerintah sekarang agar tidak bisa diketahui oleh masyarakat kota cilegon secara luas.
”Kami berharap kepada Pemerintah kota Cilegon untuk lebih transparan, guna meminimalisir tanggapan-tanggapan negatif. Dan harapan kami kepada para anggota Dewan yang akan menguji petik LKPJ agar tidak mundur dengan banyaknya intimidasi yang ada”pungkasnya. (Arif)
