Pakar politik dari Unpar, Asep Warlan menilai kepala daerah yang akan menjadi juru kampanye akan efektif dalam mendulang suara pasangan capres dan cawapres.
Namun demikian, kepala daerah tersebut harus mau terjun langsung menarik simpati masyarakat.
“Tentu saja akan efektif, asal tidak hanya berdiam diri saja, harus mau terjun langsung,” ujar Asep kepada wartawan, Senin (2/6/2014).
Dia menilai kepala daerah yang menjadi jurkam harus memiliki tingkat popularitas yang tinggi. Dengan demikian, masyarakat akan lebih mudah diarahkan untuk memilih pasangan tertentu.
Kepala daerah yang tergolong populer di antaranya, Wali Kota Bandung Ridwan Kamil dan Wali Kota Bogor Bima Arya. Keduanya populer karena masih muda dan ganteng.
Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 menyatakan kepala daerah berhak menjadi tim sukses. Tetapi, kepala daerah tersebut harus cuti saat melakukan kegiatan kampanye.
“Tidak perlu sampai mengundurkan diri, tapi harus cuti,” katanya.
Meski begitu, Asep berharap kepala daerah tetap fokus menjalankan roda pemerintahan. Dengan menjalankan pemerintahan yang baik dan benar, dia menilai nama partai pengusung kepala daerah tersebut akan terangkat secara otomatis.
“Biar masyarakat yang menilai sendiri, kalau sampai terganggu maka akan mencoreng nama baik kepala daerah dan parpol pengusungnya,” pungkasnya.
Seperti diketahui, Prabowo-Hatta akan mendapat dukungan dari 9 kepala daerah yang tergolong kader parpol koalisi. Mereka adalah Wali Kota Bandung Ridwan Kamil, Wali Kota Cimahi Atty Suharti, Wali Kota Bogor Bima Arya, Wali Kota Tasikmalaya Budi Budiman, Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail, Bupati Bandung Dadang M Nasser, Bupati Tasikamalaya Uu Ruzhanul Ulum, Bupati Indramayu Ana Sofanah, dan Bupati Purwakarta Deddy Mulyadi.
