CILEGON – Walikota Cilegon terpilih, Haji Robinsar, mengungkapkan kekhawatirannya terkait defisit anggaran yang cukup besar pada APBD 2024. Ia memperkirakan bahwa pada 2025, pemerintahan Cilegon akan menghadapi utang sekitar Rp 130 miliar kepada pihak ketiga, termasuk kontraktor dan penyedia jasa. Robinsar berharap agar masyarakat Cilegon memberikan doa dan dukungan untuk memperlancar tugas berat yang akan dihadapinya dalam menyelesaikan masalah keuangan daerah ini.
Menanggapi hal tersebut, Haji Rebudin, anak ideologis almarhum H. Tb Aat Syafaat dan politisi senior yang pernah menjabat sebagai Ketua Komisi 1 DPRD Kota Cilegon, memberikan respons kritis. Rebudin mengungkapkan keprihatinannya terhadap kondisi keuangan daerah yang semakin memburuk akibat pengelolaan yang buruk oleh pemerintahan sebelumnya. “Apa yang terjadi sekarang adalah warisan buruk yang harus segera diselesaikan. Kebijakan yang diterapkan selama ini telah meninggalkan beban berat bagi pemerintahan yang baru,” ujar Rebudin, yang juga merupakan tokoh berpengaruh dalam Partai Golkar dan pengawal utama kebijakan almarhum H. Tb Aat Syafaat di DPRD Cilegon.
Meski begitu, Rebudin tetap optimistis bahwa pemerintahan baru yang dipimpin oleh Haji Robinsar dan Fajar Hadi Prabowo memiliki peluang untuk memperbaiki keadaan. “Masih ada langkah-langkah yang bisa diambil untuk mengatasi krisis ini, terutama dengan memaksimalkan potensi pendapatan daerah yang belum digali dengan optimal,” tegasnya.
Rebudin menekankan pentingnya melakukan audit menyeluruh terhadap kondisi keuangan daerah. Ia mengusulkan agar Inspektorat, BPK (Badan Pemeriksa Keuangan), dan BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) dilibatkan dalam audit tersebut. “Dengan audit yang transparan dan menyeluruh, kita dapat mengidentifikasi potensi kebocoran anggaran atau penyimpangan yang memperburuk kondisi keuangan Cilegon. Saya yakin utang yang mencapai ratusan miliar akibat gagal bayar kepada pihak ketiga bisa sedikitnya berkurang jika langkah ini diambil,” ujar Rebudin.
Selain itu, Rebudin juga menyoroti pentingnya evaluasi birokrasi untuk memastikan bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mengelola sektor-sektor strategis memiliki kompetensi dan kemampuan yang sesuai. “Pemilihan ASN harus selektif, terutama bagi mereka yang menduduki posisi-posisi penting seperti di BPKPAD (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah). Jabatan seperti Kepala Bidang Pajak Daerah harus diisi oleh orang-orang yang inovatif dan mampu merancang kebijakan yang dapat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), bukan sekadar mengandalkan cara-cara lama,” lanjut Rebudin.
Selain itu, ia juga menyoroti pentingnya peran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPTMSP) dalam mempercepat investasi daerah yang dapat mendongkrak PAD. “DPTMSP perlu lebih fokus pada kemudahan dan efisiensi dalam pelayanan perizinan, seperti PBG/IMB dan retribusi perizinan lainnya. Sektor ini sangat potensial untuk meningkatkan PAD dan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pemulihan ekonomi Cilegon,” pungkas Rebudin.
Di akhir pernyataannya, Rebudin mengingatkan bahwa meskipun tantangan yang dihadapi sangat besar, dengan kolaborasi yang baik antara pemerintah daerah, DPRD, dan masyarakat, ia yakin bahwa Haji Robinsar dan Fajar Hadi Prabowo dapat membawa Cilegon keluar dari krisis ini. “Kunci untuk itu adalah transparansi, akuntabilitas, dan inovasi dalam mengelola pemerintahan. Cilegon butuh pemimpin yang tegas, berintegritas, dan siap untuk mengambil langkah berani dalam memperbaiki kondisi keuangan daerah,” tutup Rebudin. (*/red)
