Cilegon – Sejumlah proyek pembangunan yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di wilayah Jombang kini menjadi sorotan tajam. Ipan, seorang aktivis sosial yang dikenal dengan kepeduliannya terhadap isu masyarakat, mengungkapkan keprihatinannya terhadap efektivitas pelaksanaan proyek-proyek tersebut.
Ipan, yang merupakan putra daerah asal Kelurahan Jombang Wetan, saat ini tergabung dalam organisasi LSM Gapura Banten yang dipimpin oleh Husen Saidan. Ia mencatat beberapa kegiatan penting yang menjadi sorotan, di antaranya adalah pembangunan Taman Kodok, peningkatan jalan di Pangeran Jayakarta dan Sastradikarta, serta pembangunan Kantor Dinas Sosial dan Kantor Majelis Ulama Indonesia (MUI).
“Proyek-proyek ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas infrastruktur dan layanan publik. Namun, saya melihat ada indikasi bahwa pelaksanaan di lapangan tidak maksimal,” ujar Ipan saat ditemui di salah satu lokasi proyek, Jum’at (25/10/2014).
Lebih lanjut, Ipan menyoroti bahwa sejumlah kegiatan proyek di wilayah Jombang dinilai tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan. Hal ini dapat dibuktikan melalui ketidaksesuaian antara material yang digunakan di lapangan dan data rencana alokasi anggaran yang disusun oleh Dinas Pekerjaan Umum dan dinas terkait di Kota Cilegon. “Kami menemukan bahwa beberapa material tidak sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen anggaran, ini sangat mengkhawatirkan,” tambahnya.
Menurut Ipan, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran sangat penting untuk memastikan bahwa masyarakat merasakan manfaat dari pembangunan yang dilakukan. Ia mengajak masyarakat untuk lebih aktif mengawasi proses pelaksanaan proyek-proyek ini agar tidak terjadi penyimpangan.
Kiprah Ipan di berbagai organisasi masyarakat, organisasi kepemudaan, dan lembaga swadaya masyarakat lokal telah membangun reputasinya sebagai suara kritis yang peduli terhadap perkembangan wilayahnya. Dengan meningkatnya perhatian terhadap proyek-proyek APBD, diharapkan akan muncul perbaikan dalam pelaksanaan pembangunan di Jombang ke depannya.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Cilegon mengungkapkan, pihaknya akan melakukan evaluasi dan monitoring terhadap proyek-proyek tersebut guna memastikan semua berjalan sesuai rencana. “Kami sangat menghargai masukan dari masyarakat dan aktivis, ini penting untuk meningkatkan kualitas layanan publik,” ujarnya.
Dengan adanya sorotan ini, diharapkan pembangunan di Jombang tidak hanya berjalan di atas kertas, tetapi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. (*/red)
