Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengumumkan rencana penerbitan peraturan yang melarang BUMN memiliki anak perusahaan, cucu perusahaan, atau yayasan. Langkah ini bertujuan untuk mencegah konflik kepentingan dan memastikan transparansi dalam pengelolaan BUMN. “Permen ini akan segera kami terapkan, terutama untuk menangani potensi konflik antara direksi dan afiliasi mereka,” tegas Erick di hadapan wartawan di Kementerian BUMN, Senin (21/10).
Erick juga menekankan pentingnya kolaborasi dengan sektor swasta dan pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk menciptakan ekosistem bisnis yang lebih sehat. Ia melaporkan bahwa 90% dari proyek strategis BUMN telah berhasil diselesaikan, dengan target 10% sisanya rampung sebelum pergantian pemerintahan. Untuk mendukung pencapaian ini, Kementerian BUMN telah membentuk Strategic Delivery Unit (SDU) yang akan mengawasi dan mempercepat penyelesaian proyek.
Menanggapi rencana tersebut, H. Ahmad Suhandi alias H. Andi jempol, mantan ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Cilegon yang sekarang sedang mencalonkan diri sebagai calon ketua Kadin Cilegon, menyambut baik kebijakan menteri BUMN. Ia mendukung penuh larangan BUMN memiliki anak perusahaan, terutama di Cilegon, yang memiliki banyak anak perusahaan BUMN. Secara rasional anak perusahaan itu sangat tidak berdampak kebaikan bagi induknya apa lagi bagi lingkungan sekitar (pengusaha lokal) jelas sangat jauh dari azas berkeadilan dan menjauhkan ekonomi kerakyatan. saya rasa didalam perusahaan itu cukup adanya koperasi bukan anak perusahaan, selama ini saya belum mendengar anak perusahaan BUMN dicilegon tumbuh mandiri menjadi induk perusahaan taunya jadi anak terus.
H. Andi Jempol menekankan pentingnya penerapan edaran ini untuk menciptakan iklim usaha yang lebih sehat dan berkelanjutan di daerahnya.
Dengan langkah-langkah ini, Erick Thohir berupaya mendukung program strategis pemerintah yang bertujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, dan dukungan dari pengusaha lokal seperti Andi Jempol menunjukkan bahwa kebijakan ini diharapkan dapat membawa dampak positif bagi seluruh sektor. (*/red)
