Pelaksanaan Musyawarah Kota (Mukota) Kadin Cilegon 2024 kini menjadi sorotan tajam, setelah H. Ahmad Suhandi, yang akrab disapa H. Andi Jempol, mengungkapkan keprihatinannya terhadap integritas kepanitiaan. Ia menilai bahwa situasi ini menimbulkan banyak pertanyaan, terutama mengenai keberpihakan yang diduga terjadi dalam pengelolaan acara penting ini.
Kegaduhan dimulai ketika panitia melakukan pergantian mendadak pada jabatan strategis, termasuk Ketua Steering Committee (SC) dan Organizing Committee (OC), yang terjadi bersamaan dengan penundaan jadwal Mukota. “Ini adalah pertama kalinya kami melihat perubahan kepanitiaan yang begitu mendasar di saat-saat kritis seperti ini. Apa alasan di balik langkah ini?” tanya Andi Jempol, kamis (26/9.2024).
Kekhawatiran ini semakin diperkuat dengan banyaknya peserta yang kebingungan mengenai pelaksanaan Mukota setelah penundaan. Sebagian anggota Kadin yang seharusnya mendapatkan undangan tidak menerima, meskipun mereka telah memenuhi syarat. Ini menimbulkan kesan bahwa panitia tidak dapat menjaga marwah dan wibawa Kadin. “Jika panitia tidak dapat mengelola hal-hal dasar seperti undangan dan jadwal, bagaimana mereka bisa diharapkan untuk menjalankan Mukota dengan baik?” ungkapnya.
Andi Jempol juga mengingatkan bahwa acara ini bukan sekadar ajang pemilihan pemimpin, tetapi juga kesempatan untuk memperkuat integritas dan profesionalisme Kadin. Dia menegaskan, “Integritas panitia sangat penting untuk membangun kepercayaan antara Kadin dan para pelaku industri, serta dengan pemerintah sebagai mitra strategis.”
Dugaan keberpihakan ini berpotensi merusak citra Kadin, terutama dalam konteks kerja sama dengan pemerintah. Sesuai dengan Surat Keputusan Kadin Banten, di mana pemerintah berperan sebagai Dewan Penasehat, proses yang tidak netral dapat mengancam kolaborasi yang sudah terjalin. “Pemerintah perlu melihat Kadin sebagai lembaga yang kredibel. Jika ada persepsi negatif tentang integritas panitia, hal ini dapat memengaruhi dukungan mereka,” tambahnya.
Andi Jempol menekankan pentingnya transparansi dalam penggunaan dana partisipasi yang mencapai Rp 1 miliar dari para calon. “Kami berhak mendapatkan informasi yang jelas dan terbuka. Kami akan berkonsultasi dengan Kadin Banten untuk memastikan bahwa semua proses dapat dipantau dan tidak ada informasi yang ditutup-tutupi,” ujarnya.
Dengan semua tantangan ini, harapan Andi Jempol adalah agar Mukota Kadin Cilegon 2024 dapat berlangsung dengan integritas tinggi, menciptakan suasana yang baru dan segar, serta membangun kepercayaan di kalangan pelaku usaha dan pemerintah. (*red)
