Dalam sebulan terakhir, Kota Cilegon dikejutkan oleh sejumlah insiden yang menyoroti ketidakpekaan pejabat terhadap keluhan masyarakat.
Sejumlah peristiwa itu dikategorikan dalam tiga aspek, yaitu aspek pendidikan, aspek sosial dan aspek ekonomi, beriku adalah contoh peristiwa tiga aspek tersebut.
Pertama, Dinas Pendidikan Kota Cilegon menggelar acara nonton bareng film ‘Dilan’ untuk siswa SD, dengan pungutan biaya yang mencapai 35 ribu per murid. Meskipun masyarakat menyuarakan protes, dinas tersebut tidak hanya mengabaikan keluhan, tetapi juga berusaha membalikkan situasi dengan membangun citra positif melalui media, seolah-olah acara tersebut adalah suatu program yang baik dan bermanfaat dan bernilai keberhasilan besar.
Kedua, pawai karnaval HUT RI ke-79 yang berakhir dengan bentrok antara warga dan peserta. Reaksi pejabat seperti Camat Jombang dan Camat Ciwandan hanya sebatas permintaan maaf tanpa adanya langkah-langkah konkret untuk mediasi maupun penyelesaian konflik.
Peristiwa ketiga yakni terjadinya aksi demonstrasi besar di perusahaan hasil kerjasama swasta dan pemerintah yakni PT Posco dimana aksi itu tersulut lantaran terjadi dugaan pelanggaran aturan dan dugaan praktik rasisme yang merugikan warga lokal dan pihak pemerintah dan perusaan BUMN yakni PT Krakatau steel.
Peristiwa ke empat yakni tentang ambigunya sikap pemerintah kota Cilegon terhadap maraknya tempat hiburan malam dan peredaran miras, ironisnya sikap pemerintah terhadap persoalan itu dilatarbelakangi oleh kebijakannya sendiri ketika membuka segel larangan tempat hiburan malam yang rencananya alih fungsi menjadi resto dan kuliner malah tidak ada tindak lanjut dari program tersebut sehingga kemaksiatan kembali terjadi akibat tempat hiburan malam yang bebas beroperasi dan maraknya peredaran minuman beralkohol di kota Cilegon.
Empat peristiwa ini memperjelas bagaimana ketidakpedulian pejabat pemerintah daerah dapat memperburuk situasi. Ketika keluhan masyarakat terabaikan dan tidak ditanggapi secara serius, bukan hanya peristiwa merugikan yang terus berlanjut, tetapi juga kepercayaan masyarakat terhadap instansi pemerintah semakin menurun. Kebutuhan mendesak untuk perubahan dalam cara pejabat berinteraksi dan merespons masalah yang menyangkut hajat hidup orang banyak ini tidak bisa lagi diabaikan. Tanpa langkah nyata dan responsif pihak pemerintah daerah, masalah akan terus menggantung, dan masyarakat akan terus menanggung dampaknya.
(Penulis Wartawan Senior)
