Keberhasilan Indonesia memetakan dan mendaftarkan lebih dari 100 juta bidang tanah menarik perhatian dunia karena menjadi salah satu yang terbesar secara global.
Saat ditanya kunci suksesnya dalam World Bank Land Conference 2024 di Washington DC, Amerika Serikat (13/05/2024), Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyebut kuncinya ialah kepemimpinan dan manajemen yang kuat dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).
“Sejak awal, Presiden Jokowi telah menunjukkan itikad politiknya yang kuat, diikuti oleh kepemimpinan dalam tindakan untuk mendorong pemerintahannya mencapai tujuan-tujuan yang besar,” ungkap Menteri AHY di depan ratusan hadirin dari berbagai negara.
“Komitmen Presiden Jokowi telah menginspirasi pemerintah-pemerintah daerah untuk mengambil bagian dan berkontribusi atas target ini. Juga dukungan yang sangat berarti dari DPR RI, kita dapat bersama-sama menghasilkan instrumen peraturan yang solid serta alokasi anggaran untuk mempercepat program-program ini,” lanjut Menteri ATR/Kepala BPN.
Dua kunci sukses selanjutnya dikatakan Menteri AHY adalah partisipasi masyarakat dan kolaborasi serta pendekatan yang adaptif.
Penjabaran kunci sukses ini Menteri AHY sampaikan sebagai pembicara dalam panel diskusi yang berlangsung di The World Bank Group Office, Washington DC. Ia diundang untuk membagikan kisah sukses program revolusioner di era Presiden Jokowi, yaitu Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang berhasil mengakselerasi pendaftaran bidang tanah di Indonesia.
Di awal kesempatan, Menteri AHY mengungkapkan apresiasinya atas dukungan dan kontribusi Bank Dunia terhadap percepatan pendaftaran tanah di Indonesia, termasuk dalam hal penanganan bencana alam.
“Terima kasih atas dukungan tak henti-hentinya atas kesuksesan pendaftaran tanah ini. World Bank telah memberikan kontribusi besar pada program PTSL, ini menjadi hal yang fundamental bagi kepastian hukum hak atas tanah masyarakat Indonesia,” kata Menteri AHY.
Dukungan seperti ini menjadi penting bagi Indonesia, sebab minimnya kepastian hukum hak atas tanah masih ditemukan di sejumlah wilayah. Dengan percepatan pendaftaran tanah hal ini dapat diatasi. “Tentunya ini semua sebagai upaya mencapai keadilan dan kemakmuran bagi masyarakat Indonesia,” tutur Menteri AHY.
Hal penting lain dari pendaftaran tanah, yaitu dapat menyediakan akses ekonomi kepada masyarakat. Di Indonesia sendiri, Menteri AHY mengatakan bahwa Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menyumbang 61 persen _Gross Domestic Product_ (GDP). Hal ini menunjukkan bahwa peran pelaku UMKM penting sebagai tulang punggung ekonomi Indonesia. Namun terkadang, akses pelaku UMKM terhadap permodalan begitu terbatas. Dalam hal inilah pendaftaran tanah jadi membuka ruang masyarakat untuk memiliki akses permodalan.
“Sehingga ketika mereka mendapatkan sertipikat, mereka bisa secara legal untuk mengajukan pinjaman lunak di lembaga perbankan, sehingga akan mampu menambah nilai ekonomi bagi mereka,” ungkap Menteri AHY.
Pendaftaran tanah juga menyediakan perlindungan hukum bagi tanah masyarakat dari perampasan tanah secara paksa oleh mafia tanah. Hal ini dikuatkan dengan kerja sama yang baik antara Kementerian ATR/BPN dengan aparat penegak hukum melalui Satgas-Anti Mafia Tanah. “Tahun lalu saja, kita bisa mencegah dan menyelamatkan potensi kerugian sebesar 800 juta USD,” tutur Menteri ATR/Kepala BPN.
Di akhir sesinya Menteri AHY menuturkan, “Sebelum 2017, setiap tahunnya kami hanya mendaftarkan tanah sebanyak 500 ribu per tahun, sehingga Indonesia baru berhasil mendaftarkan tanah hanya berkisar 46 juta bidang tanah. Namun, saat ini kita bisa mencapai pendaftaran tanah lebih dari 112 juta bidang tanah dari total target 126 juta bidang tanah. Kami berharap di 2025 seluruh pendaftaran tanah dapat tercapai,” pungkasnya.
Dalam panel yang berlangsung selama 50 menit ini, Menteri ATR/Kepala BPN menjadi narasumber bersama menteri dan petinggi dari sejumlah negara. Beberapa di antaranya seperti Minister of Agriculture and Rural Development of Colombia, Jhenifer Mojica Florez; First Deputy Minister of Justice of Georgia, Tamar Tkeshelashvili; dan Minister of Land Housing and Country Planning of Sierra Leone, Dr. Turad Senesie.
Turut mendampingi Menteri ATR/Kepala BPN, Sekjen, Irjen, sejumlah Dirjen maupun pejabat Kementerian ATR/BPN lainnya. (LS/AR/JR/FA)
(Biro Humas ATR BPN)
