Selain menyoroti kinerja dan janji Kampar Walikota Cilegon sebagai eksekutif pemerintahan, mahasiswi Cilegon juga menyoroti peran dan fungsi legislatif yang lemah kinerjanya.
Para mahasiswa menyoroti kinerja legislatif atau DPRD Kota Cilegon, menurut mereka, kinerja para anggota DPRD di Kota Cilegon masih minim dalam hal pengawasan terhadap kinerja pemerintah daerah.
“Bicara soal tupoksinya, saya rasa legislatif atau dewan kota Cilegon itu masih minim pengawasan terhadap pemerintah kota Cilegon,” ucapnya.
Bahkan diakuinya, peran mahasiswa tidak pernah dilibatkan oleh DPRD dalam proses pembuatan aturan.
“Rapat Paripurna kami tidak pernah diundang, ini menandakan bahwa pemerintah kota Cilegon dalam hal ini anti terhadap mahasiswa,” jelasnya.
Senada dengan Arifin, Ketua HMI Cabang Cilegon, Rahmat Hidayatullah menyebut Pemkot Cilegon sangat minim dalam mengajak mahasiswa untuk berkontribusi dalam pembangunan di Kota Cilegon.
“Peran mahasiswa terhadap pemerintahan hari ini, pemerintah mungkin tidak percaya terhadap mahasiswa, mahasiswa tidak pernah dilibatkan,” jelasnya.
Padahal, kata dia, mahasiswa memiliki kemampuan berfikir dalam hal pembangunan.
“Kita ini sebagai mahasiswa memiliki suatu kemampuan untuk berpikir, enggak salahnya kita dilibatkan dalam segi pembangun kota Cilegon yang hari ini semua elemen mahasiswa sama-sama kita mencintai kota Cilegon untuk membangun kota Cilegon yang lebih baik ke depannya,” tandasnya.
