Adanya kerjasama antara pengelola kegiatan Kelompok Masyarakat (Pokmas) dan sejumlah media dalam hal peliputan kegiatan program pembangunan infrastruktur yang dananya diambil dari APBD Pemkot Cilegon dinilai tak efektif bahkan hanya menguntungkan sejumlah pihak. Hal ini disampaikan oleh sejumlah aktifis dalam sebuah diskusi pembangunan kota Cilegon yang melibatkan peranan media dalam hal peliputan dan publikasi.
Mahyumi, salah seorang aktifis kemasyarakatan dan pemerhati sosial mengatakan, keberadaan dan fungsi media sebagai alat publikasi seharusnya bersifat independen dan objektif dalam hal pemberitaan yang disajikan dengan tujuan mencerdaskan masyarakat.
“Agar jangan sampai media dijadikan sebagai alat pemuas informasi sepihak, harus objektif dan proporsional dalam menyajikan berita. Karena fungsi media kan sebagai penyambung lidah rakyat dan harus bisa mengadvokasi masyarakat dalam hal pembelaan terhadap masyarakat kecil. Bukan sebagai corong penguasa maupun pihak pemodal”jelasnya, Sabtu (23/12/2023).
Lebih jauh pihaknya meminta agar media bersifat netral, dan tidak boleh ada keberpihakan sebab menurutnya media sebagai alat penyambung lidah masyarakat juga di atur dan terikat secara kode etik.
“Kan ada Undang-undang Pers dan kode etiknya dimana disitu secara jelas dikatakan bahwa media harus objektif dan mewakili suara publik yang berarti suara masyarakat”tandas Yumi.
Senada diungkapkan Dedi Kumsaedi selaku aktis lingkungan yang menyatakan jika media memiliki peran strategis dalam hal pengawasan pembangunan dan kebijakan pimpinan daerah. Dedi menyoroti masih banyaknya persoalan-persoalan sosial akibat kebijakan dan keberpihakan pimpinan dan kurangnya kepekaan sosial terutama pihak elemen masyarakat, sehingga ketika masyarakat ingin mengadukan persoalan jadi bingung lantaran tidak adanya kran kebebasan.
“Saya sependapat jika peran media sangat dibutuhkan oleh masyarakat yang termarjinalkan karena saat ini kami yang berada ditengah-tengah masyarakat sangat merasakan kondisi sulit seperti sekarang ini. Kami meminta teman-teman media jangan menjadi alat penguasa dan pengusaha. Dalam hal pembangunan cukup sebagai pengawasan saja jangan melebar menjadi corong atau humas suara kelompok karena kasihan masyarakat harus mengadu kama lagi jika medianya sudah tidak mau menyuarakan suara masyarakat”ungkap Dedi.
