Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB) memproyeksikan kebutuhan aparatur sipil negara (ASN) yang harus segera diisi pada 2023 mencapai 1.610.953.
Hal tersebut diungkapkan oleh Deputi SDM Aparatur KemenPAN RB Alex Denni saat melakukan rapat kerja dengan Komisi X DPR, Rabu (24/5/2023).
“Pada 2023 proyeksi kebutuhan ASN sebesar 1.610.953,” ujar Denni. Hal tersebut juga sudah disampaikan oleh Menteri PANRB Azwar Anas kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani lewat surat Nomor B/382/M.SM.01.00/2023 pada 21 Februari 2023.
Sejalan dengan rencana pemerintah untuk menggencarkan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau yang lebih dikenal dengan e-government, lewat Peraturan MenPANRB Nomor 45 Tahun 2022, maka pemerintah memutuskan untuk tidak lagi merekrut tenaga teknis pelaksana.
Pemerintah juga akan mengurangi posisi perekrutan tenaga teknis fungsional lainnya. Hanya tenaga fungsional jenis tertentu yang akan boleh dibuka perekrutannya.
“Untuk tenaga teknis fungsional, kita coba agar terjadi zero growth. Mungkin ada jabatan fungsional teknis yang boleh tumbuh, sesuai bidang prioritas nasional dan potensi kewilayahan. Agar SPBE bukan menimbulkan pengangguran terselubung,” jelas Alex Denni.
Adapun kebutuhan ASN pada 2023 akan diprioritaskan untuk bisa mengisi pelayanan dasar di sektor pendidikan dan sektor kesehatan. Seperti guru, dosen, perawat, dokter, dan tenaga kesehatan lainnya.
Pemerintah juga akan membuka ruang penetapan ASN di 2023 kepada talenta-talenta yang paham mengenai digitalisasi.
“Rekrutmen 2023 fokus pada pelayanan dasar, seperti guru, tenaga kesehatan, itu prioritas nomor satu,” ujar Alex Denni.
“Juga karena menggelindingkan SPBE, kami memberi ruang untuk rekrutmen talenta digital dan data scientist. Karena selama ini policy making kurat kuat analitiknya sehingga butuh talenta digital dan data scientist,” kata Alex Denni lagi.
