CILEGON, – Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Cilegon melaksanakan rapat Pra Lelang Konsultan Perencana Pembangunan Lapas Kelas IIA Cilegon T.A. 2022 bersama Kepala Divisi Pemasyarakatan, Masjuno, dan Kepala Divisi Administrasi, Novita Ilmaris, hal ini menunjukkan sinergi dan kolaborasinya dalam pembangunan Pembangunan Blok Hunian Maximum Security Lapas Kelas IIA Cilegon.
Dalam rapat Pra Lelang Konsultan Perencana Pembangunan Lapas Kelas IIA Cilegon ini dilakukan untuk menentukan konsultan perencana terbaik untuk mendesain bentuk Lapas Kelas IIA Cilegon yang akan dibangun nantinya. Jumat (11/2)
Dalam rapat awal ini, Konsultan Perencana mempresentasikan rencana awal rehabilitasi gedung kantor kepada seluruh peserta rapat. Direktur PT Selaras Multiarsi Konsultan, Sudono, mengatakan bahwa tugas MK adalah memulai dari mempersiapkan tahap perencanaan, pembangunan dan mereview hasil pembangunan.
Sedang BPKP menyatakan melihat kondisi geografis dari Provinsi Banten, harus dipersiapkan dengan matang untuk menyesuaikan dan memitigasi adanya bencana alam yang terjadi.
Dalam arahannya, Kepala Divisi Pemasyarakatan, Masjuno, menghimbau agar pelaksanaan pembangunan dilakukan sebaik-baiknya untuk mengatasi permasalahan overcrowded yang terjadi di Lapas.
Senada, Kepala Divisi Administrasi, Novita Ilmaris mengatakan, “Kami akan kontrol semua item hingga ke detail terkecil, seperti gambar, dan rencana anggaran biaya, agar bisa mendapatkan kualitas bangunan maksimal dari anggaran yang tersedia,” ujarnya
Nantinya, hasil dari presentasi oleh pihak konsultan perencana diharapkan dibuat skala prioritas untuk mendapatkan hasil yang maksimal dalam pengerjaannya maka dalam proses pembangunan Blok Hunian Maximum Security Lapas Kelas IIA Cilegon memenuhi standar dan spesifikasi yang telah ditetapkan
Turut hadir Kepala Lapas Kelas IIA Cilegon, Sudirman Jaya beserta jajaran, dan pejabat pengadaan barang dan jasa serta langsung serta secara virtual hadir Kepala Bagian Umum, Irwan Rahmat Gumilar, Kepala Subbagian Keuangan dan BMN, Danu Aji, dan Inspektorat Jenderal Kemenkumham
