Utang yang menggunung di PT Krakatau Steel (Persero) Tbk menjadi perhatian Menteri BUMN Erick Thohir. Apalagi, utang Krakatau Steel mencapai US$ 2 miliar atau sekitar Rp 31 triliun.
Erick pun buka-bukaan mengenai utang tersebut. Dia bilang, salah satu penyebab utang itu ialah investasi US$ 850 juta untuk proyek blast furnace yang kini mangkrak. Bahkan, ada indikasi korupsi di dalamnya.
“Ini kan hal-hal yang tidak bagus, pasti ada indikasi korupsi, dan kita akan kejar siapapun yang merugikan, karena ini kembali bukannya kita ingin menyalahkan, tetapi penegakan hukum kepada bisnis proses yang salah harus kita perbaiki,” kata Erick dalam acara Talkshow Bangkit Bareng, Selasa (28/9/2021).
Dia mengatakan, restrukturisasi Krakatau Steel berjalan dengan baik. Restrukturisasi perusahaan baja pelat merah dilakukan dalam beberapa tahap.
“Step 1 bagaimana tadi kita membuat subholding untuk kawasan industri yang ada di Krakatau Steel supaya integrated untuk airnya, listriknya, lahannya dan lain-lain dikelola secara profesional dan kita akan go public, supaya ada funding baru mencicil utang yang US$ 2 miliar tadi,” katanya.
Kemudian, pihaknya meningkatkan kepemilikan saham terkait dengan kerja sama Posco. Ia ingin porsi sahamnya menjadi 50:50.
“Yang kedua kita juga kembali bersama Posco kita negosiasi yang tadinya kita saham minoritas, kita ingin juga menjadi paling tidak menjadi 50:50, karena partnership dengan Posco ini luar biasa. Saya terima kasih sama Posco yang sudah bekerja sama secara baik 6-7 tahun terakhir, dan ini nett income-nya sangat positif dari Posco ini,” katanya.
Direktur Utama PT Krakatau Steel (Persero) Tbk Silmy Karim buka suara mengenai proyek blast furnace. Tren meningkatnya utang Krakatau Steel dimulai di tahun 2011 sampai dengan 2018. Akumulasi utang Krakatau Steel mencapai Rp 31 triliun yang disebabkan beberapa hal, salah satunya adalah pengeluaran investasi yang belum menghasilkan sesuai dengan rencana.
Manajemen baru Krakatau Steel telah melakukan restrukturisasi utang pada bulan Januari 2020 sehingga beban cicilan dan bunga menjadi lebih ringan guna memperbaiki kinerja keuangan.
“Proyek Blast Furnace diinisiasi pada tahun 2008 dan memasuki masa konstruksi pada tahun 2012, jauh sebelum saya bergabung di Krakatau Steel pada akhir tahun 2018. Manajemen saat ini sudah mendapatkan solusi agar fasilitas atau pabrik yang tadinya mangkrak bisa jadi produktif,” jelas Silmy dalam keterangannya.
Silmy melanjutkan, saat ini Krakatau Steel sudah memiliki dua calon mitra strategis, bahkan satu calon sudah menandatangani Memorandum of Agreement (MOA). Satu mitra lagi sudah menyampaikan surat minat untuk bekerja sama dalam hal blast furnace. Artinya sudah ada solusi atas proyek blast furnace. Ditargetkan kuartal III-2022 akan dioperasikan.
“Pengoperasian Blast Furnace nantinya akan menggunakan teknologi yang memaksimalkan bahan baku dalam negeri yaitu pasir besi. Penggunaan pasir besi ini akan menghemat biaya produksi dan menurunkan impor bahan baku dari luar negeri yaitu iron ore,” tambah Silmy.
Semua upaya yang dilakukan ini didukung dengan manajemen yang bebas korupsi di mana Krakatau Steel sudah menerapkan ISO 37001:2016 sejak bulan Agustus 2020 sebagai upaya pencegahan dan pemberantasan KKN karena merupakan standar internasional yang dapat digunakan semua yurisdiksi serta dapat diintegrasikan dengan sistem manajemen yang sudah dimiliki Krakatau Steel saat ini.
“Kaitan adanya indikasi penyimpangan/korupsi di masa lalu tentu menjadi perhatian manajemen. Fokus saya ketika bergabung adalah mencarikan solusi dan melihat ke depan agar Krakatau Steel bisa selamat terlebih dahulu,” ungkap Silmy.
“Satu demi satu masalah di Krakatau Steel sudah kami atasi, perusahaan yang lama tidak untung, pabrik yang tidak efisien, maupun proyek yang belum selesai sudah banyak yang selesai dan sisanya sudah didapatkan solusinya,” terangnya.
Sumber: detik.com
