Merebaknya sejumlah persoalan pasca pergantian kepemimpinan yang di nahkodai oleh Helldy-Sanuji sebagai Walikota dan wakil Walikota Cilegon menyulut keprihatinan sejumlah tokoh masyarakat, salah satunya Husen Saidan selaku ketua LSM Gappura Banten yang menyoroti beberapa persoalan yang terjadi di masyarakat.
“Saya merasa prihatin dengan sejumlah persoalan yang baru-baru ini menjadi viral di masyarakat, salah satunya masalah jual beli jabatan yang sekarang ramai diberitakan media. Itu harus diperjelas siapa pelakunya, hal itu harus transparan jangan cuma gertakan dan opini sehingga masyarakat menjadi bingung”ujar Husen, Rabu (7/4/2021).
Persoalan lain yang tak kalah penting dan urgen demi kelangsungan pembangunan kota Cilegon juga disoroti oleh aktifis dan pemerhati sosial ini, seperti pembangunan jalan lingkar utara (JLU) dan lanjutan pembangunan pelabuhan Waransari.
“Karena kedua mega proyek itu sudah menghabiskan uang APBD, masa harus terhenti ditengah jalan. Kan mubazir nantinya. Proyek JLU itukan sudah setengah jalan dan sudah banyak APBD yang keluar, masa harus terhenti, apa kajiannya? Dan bagaimana dampaknya bila tidak dilanjutkan? Itu harus jelas dan masyarakat harus diberikan pemahaman. Kemudian soal pembangunan pelabuhan Warnasari, saya setuju di evaluasi tapi jangan dihentikan, yang di evaluasi itu kontraknya jangan dengan pihak swasta karena khawatir terjadi apa-apa nantinya, kan ada Pelindo yang bisa dibuat KSOP dan lebih bisa menjamin karena Pelindo itukan milik Negara “jelas Husen.
Kemudian soal ketenagakerjaan kerjaan masyarakat lokal yang menjadi program kerja Helldy, menurut Husen hal itu amat penting mengingat proyek tersebut menyerap tenaga kerja lokal yang banyak seperti proyek LOTTE dan MCCI.
“Dua mega proyek swasta itu juga harus didorong oleh Walikota karena dapat menyerap pengangguran yang sekarang angkanya tertinggi nomor dua di Propinsi Banten. Walikota harus mengeluarkan regulasi seperti Perwal dan bahkan jika dipandang perlu harus dibuatkan Perda. Dan rencananya hari ini saya akan Audiens bersama DPRD Cilegon untuk mendiskusikan masalah ini”Pungkasnya.
(Kin/red)
