Buntut pemecatan enam orang guru honorer SMAN 9 Kabupaten Tangerang oleh Pemprov Banten menjadi panjang.
Rencananya puluhan ribuan guru honorer se-Provinsi Banten bersama Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Banten akan menggelar aksi solidaritas di KP3B, Kecamatan Curug, Kota Serang, Kamis (28/3) mendatang.
Ketua Honorer Banten Bersatu Martin Al Kosim mengungkapkan pihaknya telah berkoodinasi dengan PGRI Provinsi Banten dan Kabupaten/Kota se-Banten. Hasilnya, muncul gagasan untuk menggelar aksi solidaritas.
“Saya sih kaget dan prihatin kok langsung main pecat saja, tidak ada pembinaan, tidak ada teguran,” katanya, Jumat (22/3).
Aksi demontrasi akan diselenggarakan pada Kamis (28/3) pukul 10.00 WIB di halaman Kantor Dindikbud (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan) Banten di KP3B.
“Kami prihatin, sudah gaji kecil, diberhentikan, enggak dosa tah itu? Anak istri sengsara,” katanya.
Dia menjelaskan, aksi akan diikuti oleh seluruh guru honorer dan anggota PGRI se-Banten. Selain di Banten, pada waktu yang sama juga akan digelar aksi serupa di sejumlah provinsi seperti Jawa Timur dan Jawa Barat dan provinsi lainnya.
“Perkiraan, saya akan menurunkan 30 ribu orang di KP3B. Terkait aksi ini spontanitas, solidaritas honorer. Nanti juga akan hadir, teman-teman yang menjadi korban,” katanya.
Dalam aksinya, kata dia, ada sejumlah tuntutan yang akan disampaikan. Pertama, mendesak kepada Kepala Dindikbud Banten mencabut surat keputusan (SK) pemecatan enam guru honorer SMAN 9 Kabupaten Tangerang dan menugaskan mereka.
Kedua, merehabilitasi nama baik guru-guru honorer tersebut. Pasalnya, menyatakan dan mengemukakan pendapat di muka umum adalah hak asasi manusia, termasuk menyatakan dukungan politik.
Terlebih untuk honorer tak terkena aturan dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, dimana ASN sepenuhnya dilarang terlibat kegiatan politik.
Kemudian mendesak Kepala Dindikbud Banten untuk menonaktifkan ASN dari jabatannya atas nama Fathurohman Hasan sebagai Kasubag TU Kantor Cabang Dinas (KCD) Pendidikan Serang-Cilegon. ASN yang harus netral tapi justru terlibat aktif dalam politik praktis,” ungkapnya.
Martin juga menilai, pemecatan terhadap enam guru honorer tersebut adalah sebagai bentuk ketidakadilan.
Dia membandingkan kasus 15 camat di Makassar yang tak mendapat sanksi, padahal secara terang-terangan mendukung salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden.
“Ya kenapa sih Maruf Amin (calon wakil presiden nomor urut 01) di Pondok Pesantren enggak diapa-apain, padahal itu lembaga pendidikan. Kenapa sih 15 camat deklarasi terang-terangan enggak diapa-apain, padahal dia ASN. Kenapa sih Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo terang-terangan deklarasi enggak diapa-apain, ini kan enggak adil,” tuturnya.
Meski demikian, sebelum aksi digelar pihaknya akan menggelar pertemuan dengan Kepala Dindikbud Provinsi Banten Engkos Kosasih Samanhudi pada Senin (25/3).
“Kalau tuntutan dipenuhi ya kita stop aksi,” ujarnya.
Sementara, persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) akan meminta penjelasan terkait pemecatan enam guru honorer SMAN 9 Kabupaten Tangerang yang berpose dua jari, simbol dukungan paslon Prabowo-Sandi.
PGRI akan menggelar pertemuan dengan Dindikbud Banten pada awal pekan depan.
“Kita sepakat akan minta penjelasan berkaitan dengan pencabutan dan pemecatan enam guru honorer. Ingin minta, tanya apakah ada proses dari Bawaslu,” katanya. (Tim)
