Bidik Banten – Deputi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pahala Nainggolan mengunjungi Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Senin (18/9/2017) siang. Pahala diterima langsung oleh Sekjen DPP Partai Golkar Idrus Marham, Ketua Bidang Badan Pemenangan Pemilu Golkar Bambang Soesatyo, Ketua Bidang Media dan Penggalangan Opini Nurul Arifin dan pengurus DPP Golkar lainnya.
Idrus Marham meminta maaf bila Ketua Umum Golkar Setya Novanto tidak bisa hadir dalam diskusi bersama KPK ini karena sedang dirawat di rumah sakit.
“Saya atas nama DPP Golkar mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya atas kehadiran tim KPK di kantor DPP Golkar,” kata Idrus.
Ia mengatakan, Golkar yang sudah berdiri sejak puluhan tahun selalu melakukan kajian dalam memperkuat kelembagaan partai dan mendorong partai politik melakukan fungsinya secara ideal.
“Kita berkomitmen bekerja sama dengan KPK, LIPI dan lembaga lain agar peran parpol sebagai pilar demokrasi ke depan semakin meningkat,” ujar Idrus dikutip Antara.
Pertemuan yang berlangsung hari ini diharapkan dilakukan secara berkesinambungan sehingga parpol bisa menjalankan fungsinya dengan baik.
Pahala Nainggolan berterima kasih atas respons sangat cepat dari Golkar dalam melakukan diskusi terkait integitas partai. Ia mengaku kunjungan KPK ke sejumlah partai politik, momennya kurang pas karena kinerja KPK saat ini sedang disorot DPR.
“Sehingga, banyak yang menganggap bahwa diskusi KPK ke sejumlah parpol sebagai safari KPK ke parpol. Padahal, program ini sudah direncanakan sejak lama,” kata Pahala seperti dilansir harianterbit.com. .
KPK dan LIPI menawarkan kerja sama dengan partai politik agar menjadi partai berintegritas. Selain pengelolaan pendanaan dan keuangan parpol, ada tiga hal mendasar yang perlu diadopsi dalam tata kelola parpol.
Pertama, penyempurnaan sistem etik dan konsistensi penegakannya; kedua pembangunan sistem kaderisasi yang terstruktur, baku, dan berjenjang; ketiga pembangunan sistem rekrutmen pejabat publik yang inklusif dan berjenjang serta terkait erat dengan promosi kader.
Selain itu, perbaikan pendanaan dan tata kelola keuangan parpol merupakan keniscayaan demi terwujudnya tata kelola parpol yang berintegritas. (Laras)
