Salah satunya adalah Krakatau Steel (KS) Group yang memiliki anak perusahaan bernama PT Krakatau Bandar Samudera (KBS) yang bergerak di bidang Kepala Kepala bulanan.

Pemerintah berpandangan, Kementerian BUMN menyatakan bahwa anak perusahaan ini kembali ke core bisnisnya masing-masing. Kalau yang tidak sinergi ya kembali dong ke core bisnisnya,” kata General Manager (GM) Pelindo II cabang Banten Arman Amreen, di Kota Cilegon, Rabu 4 Oktober 2017.

Instruksi Presiden Jokowi tersebut coba dijalankan oleh PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II dengan berdiskusi bersama PT KS, apakah akan merelakan anak perusahaannya untuk diakuisisi oleh saudara pelat merahnya.

“Itu lah yang dilakukan pembahasan Pelindo dengan Krakatau Steel. Apakah diintegrasikan atau tetap seperti itu. Pilihannya macam-macam,” tutur dia.

Jika tak rela diakuisisi, maka akan ada pilihan lainnya yang menjadi solusi bersama antarperusahaan BUMN. Dia menargetkan pembahasan antar dua perusahaan pelat merah itu akan selesai akhir 2017. Apakah akan di akuisisi oleh Pelindo II ataukah ada format lainnya.

“Kalau tidak jadi (diakuisisi, tetap) seperti itu, kalau jadi formatnya seperti apa, masih kita bahas. Tidak dengan pendekatan holdingisasi. Kita kerja sama, atau dilepas (saham) saja kata Krakatau Steel, yang dilepas itu yang kita ambil,” jelasnya.

Krakatau Steel Group sendiri memiliki beberapa anak perusahaan, seperti Krakatau Daya Listrik (KDL), Krakatau Tirta Industri (KTI) yang memproduksi air bersih, Krakatau Informasi dan Technology (Kitech) hingga yang terakhir mengelola kawasan industri terpadu bernama Krakatau Industrial Estate Cilegon (KIEC) di mana Dirutnya ikut menjadi tersangka di KPK bersama Wali Kota Cilegon, Tb Iman Ariyadi, dalam kasus suap perizinan.