Cilegon, Bidik Banten – Menanggapi pernyataan Walikota Cilegon Tb. Iman Ariyadi terkait lambatnya pembangunan JLU dengan tudingan adanya praktek percaloan yang dilakukan oleh oknum, spontan disangkal oleh sejumlah kalangan LSM dan tokoh pemuda Purwakarta.
Bantahan datang dari Malik, selaku ketua dari Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Pembela Tanah Air – Banten Jaya (Peta- Baja).
Menurut Malik, keterlambatan proyek JLU disebabkan adanya penolakan rute JLU oleh masyarakat yang menurutnya proyek APBD itu tidak tepat sasaran.
“Jadi wajar kalau masyarakat menolak, karena memang JLU yang sekarang ini rute nya jauh dari harapan masyarakat dan telah melenceng jauh dari rumusan awal pembangunan JLU untuk kesejahteraan rakyat, JLU terlambat itu karena Walikotanya tidak pro rakyat,” katanya
Walikota Cilegon, tambah Malik, sebaiknya jangan mencari kambing hitam dengan menuding adanya calo tanah karena itu bisa jadi blunder bagi pak Walikota sendiri.
“Jangan jadikan calo tanah sebagai kambing hitam,” tambahnya.
Hal senada dikatakan oleh Ressa Ahmad Perdana, selaku pemuda masyarakat Kecamatan Purwakarta, Ressa mengatakan pembangunan JLU semestinya melintas pada tanah kosong, bukan memasuki wilayah perumahan warga.
“Seperti pembangunan JLS yang di Gagas oleh bapak Aat syafa’at itu sangat bagus, karena dapat meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar dan membuka jalur Alternatif untuk menghubungkan jalan ke daerah yang tertinggal, kalau kita melihat jalur JLU saat ini, itu masuk pada jalur perkotaan dan padat penduduk yang ironisnya penduduk menengah keatas seperti perumahan Palm hills, ironisnya lagi JLU tidak jauh dari jalan Beton yang sudah ada dan juga masuk ke perumahan, ini katanya JLU buat industri padat karya, kalau masuk perumahan namanya padat penduduk dong di tambah lagi masuk lokasi perusahaan ini kan jauh sudah dari tema awal,” katanya
Pernyataan senada juga dikatakan oleh Qomarudin Fakot Ketua KNPi Kecamatan Purwakarta versi Sam’udi yang menyarankan agar Walikota mencari solusi terbaik dengan mengubah JLU ke lahan yang kosong
“Bukan malah mencari kambing hitam dan tuding sana tuding sini, kami meminta kepada para wakil rakyat kota Cilegon agar membuka mata jangan diam saja, buka hati dan mengawasi pembangunan JLU serta memberikan masukan kepada pihak Eksekutif (Walikota) supaya pembangunan JLU ini benar-benar Pro Rakyat Bukan Pro Konglomerat. Karena pada prisipnya kami para pemuda KNPI juga mendukung gagasan cerdas dari Pak Walikota asalkan tepat sasaran dan pro rakyat,” harapnya.
Diketahui, proyek Jalan Lingkar Utara (JLU) yang sedang memasuki tahap pembebasan melintasi sejumlah wilayah perkampungan dan hunian padat penduduk. Bahkan dari informasi yang berhasil dihimpun, sejumlah fasilitas umum seperti Masjid,makam dan Mushola serta jaringan listrik tegangan tinggi (Sutet) ikut tergusur oleh proyek JLU yang menuai kontro versi tersebut.
Dikabarkan juga pihak DPRD kota Cilegon yang memiliki kewenangan dalam hal Budgeting, Legislasi dan Monitoring diketahui semenjak tahapan awal proyek JLU hingga saat ini merasa tidak dilibatkan dalam proyek tersebut.
“Dari awal perencanaan hingga hari ini kami yang berada di DPRD kota Cilegon merasa tidak dihargai dengan tidak adanya transparansi dari Pemkot Cilegon, akibatnya kami kesulitan dengan banyaknya keluhan dan persoalan dari warga kota Cilegon yang mengadukan masalah JLU itu ke kami” ujar salah seorang anggota DPRD kota Cilegon,bahkan katanya juga ketua DPRD kota Cilegon sendiri tidak pernah diajak bicara. (Dik)
