CILEGON, (BidikBanten) – Pengurus Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Cilegon, periode 2016-2021 resmi dilantik oleh Ketua PMI Provinsi Banten, Ratu Tatu Chasanah, yang berlokasi di salah satu hotel di Kota Cilegon, Kamis (22/12/2016). Dalam pelantikan tersebut, ditetapkan secara aklamasi, Abdul Hakim Lubis sebagai Ketua PMI Kota Cilegon.
Dalam sambutannya, Ketua PMI Kota Cilegon, Abdul Hakim Lubis mengatakan, pihaknya sudah membahas program kerja satu tahun kedepan, termasuk dalam memberikan informasi dan pengetahuan, akan pentingnya kewaspadaan terhadap datangnya bencana, baik alam maupun kegagalan teknologi. Dalam hal tersebut, pihaknya sudah menyusun beberapa program, guna mengantisipasi datangnya bencana, seperti memberikan pengarahan kepada penggunaan teknologi secara tepat di industri-industri di Kota Cilegon.
“Sebelum dilantik, kami bersama tim PMI Kota Cilegon, sudah melakukan pembahasan tentang program-program selama satu tahun kedepan (2017, red). Sebagai salah satu contoh, memberikan pemahaman kepada para industri, untuk melakukan tenologi tepat guna, sebagai salah satu bentuk mengantisipasi bencana kegagalan teknologi,” katanya.
Sementara itu, Ketua PMI Provinsi Banten Ratu Tatu Chasanah menyatakan, dalam melaksanakan tugas kemanusiaan, untuk turut serta dalam pelayanan pengadaan darah yang diperlukan oleh pemerintah setempat, perlunya penambahan angka donor darah sukarela di tiap-tiap kota/kabupaten. Hingga saat ini, hal tersebut masih menjadi kendala, pasalnya masyarakat masih belum terbuka dalam hal kemanusiaan. Pemerintah pun perlu, berperan aktif dalam memberikan sosialisasi kepada masyarakat, untuk bersama-sama dalam mencukupi kebutuhan darah, khususnya di Kota Cilegon.
“PMI merupakan organisasi yang harus aktif, dalam menjalin kemitraan kepada pemerintah, swasta dan media dalam melakukan sosialisasi tanggap darurat bencana, terlebih dalam membantu pemerintah terhadap ketersediaannya darah yang dibutuhkan. PMI perlu sigap dalam melakukan penambahan donor darah sukarela kepada masyarakat, yang sampai saat masih menjadi PR, dikarenakan paradigma masyarakat yang masih acuh. Dari kasus tersebut, PMI harus lebih cekatan dan aktif, dalam memberikan pengetahuan kepada masyarakat. Sebagai tugasnya untuk tanggap darurat bencana, PMI perlu memberikan pengetahuan kepada industri-industri yang ada, akan pentingnya penggunaan teknologi yang tepat guna, sehingga dapat meminimalisasi angka bencana akibat kegagalan teknologi,” tukasnya. (Mg01/BBC)
