Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok memang dikenal tegas dalam memimpin DKI. Ia tak segan menyingkirkan siapa saja yang tak sesuai dengan visi misinya atau dianggap menghambat jalannya untuk membereskan DKI Jakarta.
Berulang kali Ahok menegaskan kepada seluruh jajarannya bahwa ia hanya membutuhkan orang-orang yang berani berbuat benar. Ia tidak membutuhkan orang-orang yang sangat pintar namun tak punya nyali untuk membereskan Jakarta.
Bagi Ahok, pejabat yang berani lebih penting dibandingkan yang pintar. Sebab, ia pernah merasa dikelabui oleh pejabat-pejabat yang memiliki kepintaran di bidangnya.
Wali Kota Jakarta Selatan Syamsudin Noor adalah salah satu pejabat yang harus menelan pil pahit atas kinerjanya yang dinilai kurang cekatan dalam membereskan Jakarta.
Sebut saja Benjamin Bukit. Mantan Kepala Dinas Perhubungan DKI itu distafkan Ahok karena kinerjanya yang tidak memuaskan. Berulang kali Ahok dibuat naik pitam ketika ditanya persoalan transportasi Jakarta yang tak kunjung membaik di tangan Benjamin.
Tidak hanya Benjamin, bekas Kepala Dinas Kebersihan DKI juga mengalami nasib serupa. Saptastri Ediningtyas harus menanggalkan jabatanannya lantaran kinerjanya juga tak memuaskan.
Tyas, sapaan akrab Saptastri Ediningtyas, memang sempat beberapa kali menjadi sasaran amarah Ahok. Sebab, ia dinilai tak mampu membuat Jakarta bersih padahal tenaga kebersihan sudah mencapai puluhan ribu orang.
Kinerja Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (KUMKM) DKI Joko Kundaryo pun tak luput dari sasaran pecat Ahok. Joko dinilai lamban merealisasikan perintah Ahok yang ingin seluruh pedagang kaki lima (PKL) binaan memiliki kartu keanggotaan elektronik.
Adapun bekas Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman, Nandar Suhandar dicopot Ahok lantaran tidak mampu menata dan menjaga kebersihan taman. Ketika ditanya masalah kebersihan taman, ia malah melempar tanggung jawab itu kepada dinas lainnya. Katanya, itu bukan tupoksi dinasnya.
Tidak hanya itu, masalah penyusunan anggaran pun dinilai Ahok bermasalah. Ia tidak percaya dengan anggaran Rp 10 miliar untuk membangun pagar di 12 taman. Padahal, menurut Ahok dengan pihak swasta mampu membangunnya dengan nilai Rp 400-900 juta saja.
Berikut daftar pejabat di lingkungan Pemprov DKI yang jadi korban Ahok:
1. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil: Edison Sianturi, menggantikan Purba Hutapea.
2. Kepala Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana: Subejo.
3. Kepala Dinas Komunikasi, Informasi, dan Kehumasan: Ii Karunia, menggantikan Agus Bambang Setiowidodo.
4. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perdagangan: Joko Kundaryo.
5. Kepala Dinas Perindustrian dan Energi: Mochammad Haris Pindratno.
6. Kepala Dinas Kelautan, Pertanian, dan Ketahanan Pangan: Darjamuni.
7. Kepala Dinas Pariwisata dan Budaya: Purba Hutapea, menggantikan Arie Budhiman.
8. Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi: Benjamin Bukit, menggantikan Muhammad Akbar.
9. Wakil Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi: Pargaulan Butar Butar, menggantikan Benjamin Bukit.
10. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transportasi: Priyono.
11. Kepala Dinas Bina Marga: Yusmada Faizal.
12. Kepala Dinas Tata Air: Agus Priyono.
13. Kepala Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah: Ika Lestari Aji, menggantikan Yonathan Pasodung.
14. Kepala Dinas Penataan Kota: Iswan Achmadi.
15. Kepala Dinas Pemakaman dan Pertamanan: Nandar Sunandar.
16. Kepala Dinas Kebersihan: Saptastri Ediningtyas.
17. Wakil Kepala Dinas Kebersihan: Isnawa Adji.
18. Kepala Dinas Sosial: Masrokhan.
19. Kepala Dinas Pendidikan: Arie Budhiman, menggantikan Lasro Marbun.
20. Wakil Kepala Dinas Pendidikan: Sopan, menggantikan Istatiyaningtyas.
21. Kepala Dinas Kesehatan: Koesmedi, menggantikan Dien Emmawati.
22. Wakil Kepala Dinas Kesehatan: Khafifah Ani.
23. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga: Zainal Soelaiman, menggantikan Ratiyono.
24. Kepala Dinas Pelayanan Pajak: Agus Bambang Setiowidodo, menggantikan Iwan Setiawandi.
25. Wakil Kepala Dinas Pelayanan Pajak: Djuli Zulkarnaen.
Sumber: NBC Indonesia
