BANTEN, bidikbanten.com –Wilayah Tanjung Lesung yang memiliki status Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di sektor pariwisata, diluncurkan oleh pemerintah Indonesia pada tahun 2012 ini merupakan salah satu dari 50 destinasi pariwisata nasional yang ditetapkan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia.
Namun disisi lain, sejumlah tokoh masyarakat dan tokoh agama berpandangan lain dengan program tersebut, Juru bicara Dewan Ulama se-Banten, KH. Yusuf Al Mubarok, Mengatakan, pihaknya berharap pemerintah ada musyawarah dengan dewan ulama Banten.Agar ulama, masyarakat, dan kiai menjadi mitra pemerintah. Sehingga jangan sampai ada pihak ketiga menggoncang Banten agar lepas dari NKRI.
“Kami ingin ada renegosiasi dengan pemerintah Pusat, Swasta, Pemda dengan Seluruh Ulama di Banten, Pengusaha Lokal dan Seluruh Masyarakat Banten agar tidak adanya perbedaan pandangan atas KEK di masyarakat banten dan agar seluruh ulama ulama banten dan seluruh elemen masyarakat menjadi mitra yang baik yang bersama sama dapat mengatisipasi dampak buruk KEK”ujarnya kepada bidikbanten.com.
Menurut Yusuf, hingga saat ini tidak ada sosialisasi yang massif baik dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten ataupun Pemerintah Pusat terkait pembangunan KEK Tanjung Lesung kami menilai pemerintah sudah mengambil keputusan sepihak,para ulama hanya dibutuhkan ketika mereka ingin terpilih menjadi pemimpin tetapi ketika membuat keputusan Karep Dewek.
Ia tidak menutup kemungkinan dengan hadirnya KEK tersebut, dapat merusak moral , Kemaksiatan, Narkoba, Kristenisasi dan lain lain. serta merusak akhlak masyarakat Banten yang terkenal dengan kesantriannya dengan julukan Kota Seribu Ulama Sejuta Santri..
“Harus tahu peruntukannya seperti apa. Karena investor ini banyak dampak negatifnya. Jangan sampai nelayan kewalahan buat usahanya. Jangan sampai warga pribumi hanya menjadi kacung,atau penonton” terangnya
Menurut Yusuf, hingga saat ini tidak ada sosialisasi yang massif baik dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten ataupun Pemerintah Pusat terkait pembangunan KEK Tanjung Lesung.
Tambah Yusup tidak menutup kemungkinan dengan hadirnya KEK tersebut, dapat merusak moral dan akhlak masyarakat Banten yang terkenal dengan Kota Santri.
“Harus tahu peruntukannya seperti apa. Karena investor ini banyak dampak negatifnya. Jangan sampai nelayan kewalahan buat usahanya. Jangan sampai warga pribumi hanya menjadi korban dari Dampak Buruk KEK,” terangnya
Yayan Suryana Ketua LSM AL-JAGUR Banten, Mengatakan kalau KEK akan membuat kemakmuran masyarakat Banten dan tidak ada kemaksiatan, pihakny akan mendukung, namun jika masyarkat pribumi hanya dijadikan budak atau penonton pihknya akan menolaknya.
“Karena sudah banyak faktanya, keberadaan Industri hanya melahirkan dampak buruk, diantaranya maraknya tempat hiburan, kemasiatan bertebaran, rusaknya moral, salah satu contoh nya PLTU 2 Labuan sebelum dibangun pembebasan lahan bermasalah dan berbagai jalan Rusak tidak diperbaiki hingga kini,bagi pribumi mau masuk kerja harus ada Sogokan.”Tegasnya.
Dalam waktu dekat ini pihaknya bersama para Kiai, Alim Ulama, dan para Jawara se-Banten akan menggelar aksi unjuk rasa menolak rencana pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Lesung.
“Kami bersama para kiai, jawara, alim ulama, serta para santri meminta agar pembangunan KEK Tanjung Lesung dilakukan renegosiasi terlebih dahulu, apabila tidak ada tanggapan dalam waktu dekat kami akan melakukan class action dan turun ke jalan dengan jumah massa yang cukup besar, ini demi menyelamatkan Banten dari bahaya dampak buruk Kawasan Ekonomi Kapitalis ( KEK )”terangnya.
Reportase: Iyan RL
Editor: Z Ardiansyah
