Adanya usulan dari sejumlah Birokrat kota Cilegon dan pemberitaan media lokal yang mengusulkan agar Penjabat Sementara (PJS) berasal dari kalangan pejabat Pemkot Cilegon ditanggapi oleh ketua PDI Perjuangan kota Cilegon, Reno Yanuar yang menginginkan PJS Walikota Cilegon harus berasal dari pejabat Propinsi Banten.
Hal ini dimaksudkan, lanjut Reno, agar penyelenggaraan Pemerintahan kota Cilegon tetap terjaga dari Politisasi dan intervensi terkait kebijakan publik dan jelang pelaksanaan Pilkada yang sebentar lagi akan digelar di kota Cilegon.
“PDI Perjuangan kota Cilegon mengusulkan kepada PLT Gubernur, Rano Karno agar memilih PJS Walikota yang berasal dari Propinsi Banten, agar kinerja dan pelayanan publik dapat berjalan secara maksimal tanpa ada intervensi dan saya juga mengusulkan kepada Gubernur Banten agar dalam penunjukan PJS Walikota Cilegon lebih mengedepankan aspek profesionalisme, integritas dan dedikasi yang baik”terang Reno kepada bidikbanten.com melalui selulernya, kamis (16/04) sore.
Reno menambahkan, penyelenggaran Pemerintah kota Cilegon harus bebas dari kepentingan pribadi dan kelompok, sebab jabatan Walikota merupakan jabatan Politik yang rawan dengan kepentingan dan keberpihakan terhadap Partai Politik tertentu.
“Untuk itu saya mengusulkan kepada PLT Gubernur Banten Rano Karno agar lebih selektif dan harus mengutamakan kredibilitas dan akuntabilitas terhadap pemilihan PJS Walikota Cilegon, sebab bukan tidak mungkin jika PJS Walikota Cilegon berasal dari kalangan pejabat Pemkot Cilegon dikhawatirkan ada keberpihakan dan menguntungkan kelompok tertentu, dan yang paling dirugikan adalah masyarakat kota Cilegon karena PJS Walikotanya tidak independent dan tidak profesional”paparnya.
Reportase: Zaki
