Kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM tentu berdampak buruk bagi masyarakat, terutama rakyat miskin. Harga-harga kebutuhan semakin merangkak naik. Akibatnya, daya beli masyarakat merosot. Jumlah penduduk miskin makin besar. Sebab, transportasi dan belanja BBM menjadi kebutuhan pokok masyarakat.
Pemerintah sama sekali tidak berpihak kepada rakyat, tetapi pada kepentingan perusahaan asing yang menanamkan investasinya di Indonesia. Kebijakan mencabut subsidi dengan alasan membebani APBN dinilai kurang tepat karena ada kepentingan di dalamnya.
Perusahaan-perusahaan asing selama ini tidak bisa berkompetisi. Harga jual Premium dan solar yang disubsidi pemerintah masih lebih rendah dibanding produk mereka. Tidak aneh jika investor di sektor ini terus mendesak pemerintah segera mencabut subsidi BBM. Tujuannya, liberalisasi sektor hulu hingga hilir migas.
Alasan mengapa menolak kenaikan harga BBM, karena:
- Pertama membebani rakyat. Kenaikan harga BBM akan menyebabkan inflasi sehingga harga kebutuhan pokok naik. Daya beli masyarakat merosot.
- Kedua, merugikan rakyat. Mayoritas pemakai BBM rakyat miskin. Hasil Susenas 2010 menunjukkan, pengguna BBM 65 persennya merupakan rakyat kelas bawah dan miskin, 27 persen menengah, enam persen menengah ke atas, dan hanya dua persen orang kaya.
- Ketiga, kenaikan BBM bersubsidi menguntungkan SPBU asing. Perusahaan migas asing sudah menguasai sektor hulu, juga ingin menguasai sektor hilir.
- Keempat, subsidi merupakan hak rakyat yang semestinya dianggarkan. Yang justru membebani APBN adalah pembayaran utang dan bunga utang kepada segelintir orang, bukan subsidi yang dinikmati oleh jutaan rakyat Indonesia.
- Kelima, pengelolaan BBM tidak profesional, tidak efisien karena adanya broker, korupsi, sehingga hanya menguntungkan segelintir orang. Kenaikan harga BBM malah akan menimbulkan masalah.
Penulis: M. Amin
