Jakarta – MUI Pusat mendukung kebijakan rencana penutupan lokalisasi pelacuran Dolly di Surabaya yang dipercepat satu hari menjadi 18 Juni. Namun, penutupan lokalisasi tersebut juga harus sejalan dengan langkah-langkah solutif terhadap warga sekitar.
“Setelah kita koordinasi dengan MUI Provinsi (Jawa Timur, red), ketuanya Pak KH. Abdus Shomad Buchori, memang MUI beserta ormas lainnya mendukung kebijakan itu dan harus sejalan dengan langkah-langkah untuk memberikan solusi terhadap mereka-mereka yang berada di sekitar, jadi pemerintah harus bekerja keras,” ujar Wakil Sekjen MUI Pusat, DR. H. Amirsyah Tambunan kepada sejumlah wartawan di Gedung MUI Pusat, Senin, 9 Juni 2014.
Ia juga menegaskan penutupan lokalisasi pelacuran yang keberadaannya telah ada sejak zaman belanda ini memang solusi dan kewenangan dari pemerintah. Amirsyah, bahkan berharap lokasi Dolly ini nantinya bisa seperti lokalisasi Kramat Tunggak yang saat ini menjadi Islamic Center Jakarta Utara, dan menjadi lahan dakwah.
“Jadi, memang solusinya harus secara simultan, masjid dibangun atau pusat dakwah.. Tapi mereka yang berada di internal Dolly itu harus diberikan solusinya.
Amirsyah juga yakin bahwa pemda sudah mampu untuk melakukan penutupan dan memberikan solusi terbaik kepada semua pihak, ia juga menghimbau pada pihak-pihak yang berkeberatan agar menerima kebijakan tersebut.
