Para pegawai honorer di Kota Cilegon kembali meminta dukungan penolakan tes penerimaan CPNS dari pelamar umum dan tes Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang akan dilakukan oleh Pemerintah Pusat, kepada Sekda Cilegon dan Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD).
Sebelumnya para honorer ini mengadu dan meminta dukungan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Cilegon dengan maksud yang sama. “Kami mewakili Pemkot Cilegon mendukung terhadap penolakan yang dilakukan oleh para honorer K2 ini, karena harapan kita, pemerintah pusat harus menyelesaikan persoalan honorer di wialayah pemerintah daerah se-indonesia yang belum bisa dituntaskan hingga hari ini.” Ujar Sekertaris Daerah (Sekda) Cileon, A. Hakim Lubis usai menggelar audiensi dengan para Honorer di aula Sekda Kota Cilegon, Kamis (5/6).
Lubis menjelaskan, seharusnya pemerintah terlebih dahulu menyelesaikan persoalan nasib para honorer K2 walaupun dengan secara bertahap , setelah itu baru dilakukan pembukaan CPNS untuk kategori umum sehingga nasib para K2 bisa diperhatikan.
“Jadi dari berapa ribu kuota yang ditentukan oleh pemerintah pusat, utamakan dahulu para pegawai K2 ini, sehingga dari tahun ke tahun bisa terselesaikan secara bertahap.” Kata lubis. Hal yang sama diutarakan oleh Mahmudin kepala BKD Cilegon, mengatakan initinya kita sama ikut prihatin dengan nasib para honorer K2 ini, memang persoalan ini bukan hanya terjadi di Kota Cilegon melainkan dihampir semua wilayah merasakan hal yang sama.
”Ketika 6 bulan kemarin diundang oleh menpan untuk duduk bresama dalam menyelesaikan persoalan ini, tetapi Idealnya dalam pembukaan CPNS ini utamakan terlebih dahulu para pegawai yang sudah mengabdi begitu panjang, baru pembukaan cpns kategori umum bisa dibuka.” Ujar mahmudin Ia berharap persoalan K2 ini bisa secepatnya teratasi sehingga nasib para pegawai honorer bisa jelas akan nasibnya. (arif)
