Para sesepuh Partai Golkar berkumpul dan mengadakan pertemuan secara tertutup. Mereka menyuarakan mosi tidak percaya kepada Ketua Umum Aburizal Bakrie atau Ical.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar Agung Laksono mengatakan, kebijakan DPP Golkar mengancam akan memecat siapa pun kader partai berlambang beringin yang membelot mendukung pasangan Joko Widodo dan Jusuf Kalla (Jokowi-JK). Mengingat, DPP Golkar melalui Ical selaku Ketum menyatakan Golkar memberi dukungannya ke pasangan Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa.
“Bagi yang tidak menjalankan (dukungan Ical) dikenakan sanksi pemecatan atau pemberhentian. Ini yang saya kira, kami perlu bicarakan malam ini dalam rangka menjaga keutuhan dan solidaritas partai,” kata Agung sebelum pertemuan di Hotel JW Marriott, Jakarta, Rabu (21/5/2014).
Para sesepuh Golkar yang tampak hadir selain Agung di antaranya Ketua Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) Yorrys Raweyai, Fahmi Idris, Zainal Bintang, Andi Mattalatta, Utoyo Usman, dan bahkan Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso juga tampak hadir.
Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat ini mengatakan, sudah tidak pada tempatnya lagi hanya mereka `ditebas` hanya karena berbeda pendapat. Apalagi, sekarang sudah eranya demokrasi yang siapa pun dia punya hak bersuara dan berapresiasi.
“Mengapa karena beda pendapat dipecat? Menurut kami, kalau hanya ada perbedaan-perbedaan kemudian ditebas, dimatikan, saya kira sudah tidak bisa diterapkan lagi. Golkar harus solid,” ujarnya.
Meski demikian, lanjut Agung, para sesepuh ini tidak akan mengutak-atik keputusan Ical sebagai ketum bahwa Golkar merapat ke pasangan Prabowo-Hatta yang diusung juga oleh Gerindra, PAN, PKS, PPP, dan PBB. Menurut Agung, keputusan itu adalah mutlak kewenangan ketum.
“Kami tidak mengutak-atik putusan arah koalisi Golkar ke Gerindra. Kami hargai, kami hormati keputusan itu. Karena sudah ditetapkan oleh Golkar dalam Rapimnas VI yang memberikan mandat ke ketum untuk menentukan arah koalisi,” ucapnya.
Ketua DPP Partai Golkar Mahyudin mengatakan, partainya akan menjatuhkan sanksi pada pengurus yang mendukung pasangan Joko Widodo dan Jusuf Kalla pada Pemilihan Presiden 9 Juli mendatang. Sanksi itu bisa berbentuk pemecatan.
Menurut dia, pengurus Golkar harus tunduk pada keputusan Ketua Umum Aburizal Bakrie alias Ical yang mendukung pasangan Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa. “Dalam organisasi itu ada aturan dan semua harus tunduk,” kata Mahyudin, belum lama ini.
Berdasarkan keputusan dalam Rapimnas VI Golkar, Mahyudin menambahkan, partainya sudah mengeluarkan instruksi agar seluruh kader dan pengurus turut menyukseskan pasangan Prabowo-Hatta yang dipilih dan didukung oleh Ical sebagai mandataris rapimnas.
Bagi kader yang tak mendukung akan diberikan sanksi sesuai derajat kesalahan yang dilakukan. “Kalau dia pengurus harus melepas atribut partai dan menanggalkan jabatan,” ujar dia.
Para sesepuh ini namanya Keluarga Besar Eksponen Ormas Karya Kekaryaan (Tri Karya). Tri Karya itu terdiri atas Kosgoro 1957 dengan Ketumnya Agung Laksono, Sentra Organisasi Karuawan Swadiri Indonesia (Soksi) dengan Ketumnya Ali Wongso Sinaga, dan Ormas Musyawarah Keanggotaan Gotong Royong (MKGR) dengan Ketumnya Zainal Bintang.
(Anri Syaiful)